DCNews, Jakarta — Di tengah memanasnya dinamika geopolitik dunia, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang dinilai berani dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik di Palestina.
Keputusan tersebut muncul di saat konflik di Timur Tengah kembali meningkat, termasuk eskalasi ketegangan dengan Iran serta situasi kemanusiaan yang masih memburuk di wilayah Palestina. Pemerintah Indonesia menilai keikutsertaan dalam BoP dapat membuka ruang diplomasi baru sekaligus memperkuat kontribusi konkret Indonesia dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Di dalam negeri, langkah ini memicu perdebatan. Sebagian kalangan mempertanyakan legitimasi forum tersebut karena tidak berada langsung di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, sejumlah tokoh masyarakat melihat keputusan itu sebagai strategi diplomasi aktif yang sejalan dengan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), Karman BM, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam BoP merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam membela Palestina melalui langkah yang lebih konkret.
“Dengan bergabungnya Indonesia dengan BoP menjadi langkah serius Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar hadir membela Palestina dibandingkan hanya mengecam aksi Israel tanpa upaya konkret,” kata Karman usai acara buka puasa bersama anggota HIMALO di Wisma NTB, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (15/3/2026).
Menurut Karman, keanggotaan Indonesia di forum tersebut memberi ruang bagi Indonesia untuk tidak hanya memberikan pandangan diplomatik, tetapi juga ikut memengaruhi keputusan strategis terkait masa depan Palestina.
“Jika selama ini Indonesia hanya menjadi pelempar saran di PBB, kini dengan bergabung di BoP Indonesia bisa menjadi bagian dari pengambil keputusan,” ujarnya.
Ia juga menilai keanggotaan Indonesia membuka jalur resmi bagi pengiriman bantuan kemanusiaan serta keterlibatan perusahaan dan tenaga ahli Indonesia dalam proyek rekonstruksi di Gaza yang didanai komunitas internasional.
Karman menyebut rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan perdamaian dari Indonesia ke Palestina sebagai indikasi keseriusan pemerintah dalam berkontribusi langsung terhadap stabilitas kawasan.
Dengan posisi tersebut, kata dia, Indonesia kini memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi perdamaian Timur Tengah, sejajar dengan negara-negara yang selama ini aktif terlibat dalam isu tersebut seperti Amerika Serikat, Turki, dan Arab Saudi.
Selain itu, sebagai salah satu negara pendiri forum tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk menyampaikan kritik atau menolak kebijakan BoP apabila dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi rakyat Palestina.
“Terlepas dari BoP dibentuk oleh Trump tanpa melalui PBB, kita melihat fungsinya secara langsung. Indonesia kini menjadi pemain utama,” kata Karman.
Ia berharap publik dapat memahami bahwa langkah diplomasi yang diambil pemerintah bertujuan memperkuat upaya pembebasan Palestina melalui jalur internasional yang lebih efektif.
Karman juga menambahkan bahwa di dalam negeri pemerintahan Prabowo tengah menjalankan sejumlah program sosial yang menurutnya memiliki dampak langsung bagi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk memperluas akses bantuan pangan bagi kelompok kurang mampu serta upaya penegakan hukum terhadap korupsi melalui penyitaan aset hasil kejahatan. ***
