Oleh: Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan)
JAKARTA — Lonjakan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar kembali menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, memaksa pemerintah mengandalkan bantalan fiskal jangka pendek untuk menjaga harga energi tetap stabil. Namun di balik langkah itu, persoalan lama yang tak kunjung diselesaikan kembali mengemuka: subsidi energi yang mahal tetapi tidak tepat sasaran.
Pengalaman krisis energi sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran penting. Ketika perang Rusia–Ukraina pecah pada awal 2022, harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus 100 dolar AS per barel. Pemerintah merespons dengan meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi secara drastis—dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, bahkan realisasinya membengkak hingga Rp551,2 triliun.
Kebijakan tersebut dapat dipahami dalam konteks saat itu. Ekonomi nasional masih dalam fase pemulihan pascapandemi COVID-19, dan daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Tanpa intervensi besar-besaran, lonjakan harga energi berisiko memperdalam tekanan sosial-ekonomi. Selain itu, pemerintah memiliki ruang fiskal tambahan dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara dan CPO yang mendongkrak penerimaan negara.
Namun kondisi 2026 berbeda. Tekanan harga minyak dan kurs kembali terjadi, tetapi tanpa dukungan windfall profit dari komoditas ekspor. APBN 2026 menetapkan subsidi energi sebesar Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS. Setiap deviasi dari asumsi ini berpotensi memperlebar beban fiskal secara signifikan.
Pemerintah memilih menahan harga BBM dan LPG, didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun serta skema berbagi beban dengan BUMN energi. Kebijakan ini patut diapresiasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, tanpa reformasi struktural, langkah tersebut hanya menjadi solusi sementara yang mahal.
Masalah utamanya bukan semata besaran subsidi, melainkan distribusinya yang keliru.
Data menunjukkan sebagian besar subsidi energi justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. Konsumsi BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite didominasi oleh rumah tangga pada kelompok ekonomi menengah ke atas, yang memiliki lebih banyak kendaraan dan mobilitas lebih tinggi. Sementara kelompok miskin—yang menjadi target utama—hanya menikmati sebagian kecil dari total subsidi.
Fenomena serupa terjadi pada LPG subsidi 3 kilogram. Produk yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin justru dikonsumsi secara luas oleh kelompok mampu karena distribusinya terbuka di pasar. Akibatnya, beban subsidi membengkak tanpa memberikan dampak optimal terhadap perlindungan sosial.
Di antara berbagai jenis subsidi energi, hanya subsidi listrik yang relatif lebih terarah karena berbasis pada daya terpasang. Meski demikian, kebocoran tetap terjadi akibat ketidaksesuaian data dan praktik manipulasi di lapangan.
Kondisi ini menegaskan urgensi reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan terintegrasi secara digital.
Pemerintah perlu segera mengalihkan skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat. Subsidi LPG, misalnya, harus difokuskan kepada 40 persen rumah tangga berpendapatan terbawah melalui sistem tertutup. Pendekatan ini mensyaratkan akurasi data yang tinggi serta mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel.
Pengalaman negara lain menunjukkan reformasi semacam ini bukan hal mustahil. India, melalui sistem identitas biometrik Aadhaar, berhasil menyalurkan subsidi secara langsung dan meminimalkan kebocoran. Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi pendekatan serupa dengan memanfaatkan integrasi data kependudukan, perbankan, dan bantuan sosial.
Untuk subsidi BBM, validasi data penerima harus diperketat melalui integrasi lintas lembaga, termasuk data kepemilikan kendaraan. Subsidi seharusnya diprioritaskan bagi sektor produktif seperti nelayan kecil, petani, dan pelaku usaha mikro—bukan untuk kendaraan pribadi kelas menengah ke atas.
Sementara itu, subsidi listrik memerlukan pembaruan data secara berkala agar benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini. Rumah tangga yang telah meningkat kesejahteraannya perlu secara bertahap keluar dari skema subsidi, sementara kelompok rentan harus dipastikan terlindungi.
Reformasi ini memang menuntut investasi awal yang tidak kecil, baik dari sisi infrastruktur data maupun kesiapan institusi. Namun tanpa langkah tersebut, APBN akan terus menjadi penyangga yang rapuh setiap kali terjadi gejolak harga energi global.
Pada akhirnya, reformasi subsidi energi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa pembenahan yang menyasar akar persoalan, negara akan terus mengeluarkan anggaran besar untuk kebijakan yang tidak efektif—sementara ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru tersandera.
Ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik di kawasan energi dunia, akan terus menjadi faktor risiko. Dalam situasi seperti ini, ketahanan fiskal hanya bisa dijaga melalui kebijakan yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. Reformasi subsidi energi harus dimulai sekarang—sebelum tekanan berikutnya datang tanpa peringatan. ***
