DCNews, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengkritik minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat bersama DPR, yang dinilai menghambat pembahasan isu strategis di bidang pertahanan dan politik luar negeri.
Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global dan kompleksitas tantangan keamanan kawasan, komunikasi yang terbuka antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan negara. Namun, kondisi itu disebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di parlemen.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa akses diskusi antara Komisi I DPR dan pemerintah terasa tertutup karena jarangnya kehadiran pejabat utama dalam rapat-rapat resmi.
“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, absennya para pengambil keputusan utama membuat pembahasan isu strategis menjadi kurang optimal. Ia menekankan pentingnya dialog langsung untuk menguji kebijakan dan implementasi di lapangan.
“Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah,” katanya.
Lebih jauh, Hasanuddin juga menyoroti arah politik luar negeri Indonesia di tengah ketegangan global. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terkesan berpihak dalam konflik antarnegara dan mampu memanfaatkan dinamika tersebut secara strategis.
“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesalahan dalam membaca situasi geopolitik dapat berdampak panjang terhadap arah kebijakan nasional, terutama jika didasarkan pada analisis intelijen yang kurang akurat.
“Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” ucapnya.
Kritisi Wacana Penegakan Keamanan Global
Selain itu, Hasanuddin mengkritisi wacana penegakan keamanan global melalui forum seperti Board of Peace (BOP) yang dinilai belum inklusif, terutama jika tidak melibatkan pihak-pihak terkait secara adil.
“Kalau ingin menegakkan keamanan tapi tidak melibatkan semua pihak, bagaimana bisa adil?” tegasnya.
Isu transparansi juga menjadi sorotan. Hasanuddin menyebut DPR belum mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah terkait sejumlah kebijakan strategis, termasuk kabar permintaan akses ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat.
“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan dalam menyetujui perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Karena itu, keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi hal yang krusial dalam menjaga prinsip checks and balances. “Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” pungkasnya. ***
