DCNews, Jakarta — Insiden penembakan terhadap pesawat Smart Air sesaat setelah mendarat di Bandara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, kembali menyoroti rapuhnya situasi keamanan di wilayah tersebut. Aksi bersenjata yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu terjadi ketika pesawat membawa 13 penumpang dan baru saja menyentuh landasan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa kondisi keamanan di Papua belum sepenuhnya kondusif.
“Itu menggambarkan kalau di Papua belum aman-aman banget. Jadi perlu kewaspadaan yang tinggi. Tentara kita juga perlu kewaspadaan karena bisa menyasar kepada siapa saja, termasuk tentara kita,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut dia, pembagian peran antara aparat keamanan dan pertahanan harus diperkuat untuk merespons eskalasi ancaman di lapangan. Ia menjelaskan bahwa secara tugas dan fungsi, kepolisian berada di garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan dukungan TNI dalam situasi tertentu.
“Pasti ada wilayah-wilayah yang menjadi bagian keamanan, ada yang menjadi bagian pertahanan. Mungkin maju terlebih dulu polisi di-back up tentara. Memang tugasnya polisi dibantu tentara untuk menciptakan rasa aman di semua wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sarmuji juga menyampaikan penghormatan kepada prajurit TNI yang bertugas di daerah rawan konflik, termasuk Papua. Ia menekankan bahwa aparat keamanan kerap menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.
“Untuk mereka yang berjuang menjaga keamanan dan pertahanan kita, kita tentu berutang budi dan apresiasi pada mereka yang terpisah dari sanak keluarganya untuk menjaga keamanan,” katanya.
Sementara itu, sebanyak 13 penumpang pesawat Smart Air yang menjadi sasaran penembakan dilaporkan merupakan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan seluruh penumpang dipastikan selamat.
Peristiwa ini menambah daftar panjang gangguan keamanan di Papua Selatan, sekaligus memicu kembali perdebatan mengenai efektivitas pendekatan keamanan dalam meredam aksi kekerasan bersenjata di wilayah tersebut. ***
