DCNews, Jakarta —Ketidakpastian geopolitik global yang kian tajam telah mendorong banyak negara meninggalkan idealisme demokrasi dan memilih langkah-langkah pragmatis demi mempertahankan kelangsungan hidup nasional, kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Dalam situasi ini, demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat.
Berbicara dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat malam (16/1/2026), Fahri menilai keterbatasan sumber daya alam global telah memicu persaingan ekstrem antarnegeri.
Kondisi tersebut, menurutnya, membentuk pola baru hubungan internasional yang lebih berorientasi pada kekuatan dan kepentingan sempit negara.
“Sekarang ini tren negara-negara dunia adalah survival pragmatis. Yang penting bertahan hidup,” ujar Fahri.
Ia menjelaskan, menyusutnya sumber daya strategis—mulai dari energi hingga mineral—membuat para pemimpin dunia mengambil keputusan-keputusan keras yang kerap mengabaikan nilai demokrasi. Fahri mengaitkan fenomena ini dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto tentang relasi kekuatan global.
“Yang kuat bisa melakukan apa saja, sementara yang lemah harus menerima,” kata Fahri, mengutip pesan Prabowo.
Sebagai contoh, Fahri menyinggung ketegangan Amerika Serikat dengan Venezuela yang dipicu oleh kepentingan energi. Menurutnya, minyak Venezuela yang selama ini berada dalam pengaruh China dan Rusia dipandang Washington sebagai ancaman strategis terhadap kepentingan nasionalnya. “Dalam logika survival, Amerika Serikat melihat kelangsungan hidupnya terancam,” ujarnya.
Fahri juga menyoroti rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark yang kaya sumber daya alam. Langkah tersebut, kata dia, telah memicu ketegangan di internal NATO dan meretakkan hubungan koalisi dengan Amerika Serikat.
“Dunia yang diperingatkan Presiden Prabowo selama ini perlahan menjadi kenyataan,” kata Fahri.
Dalam konteks tersebut, Fahri mengingatkan Indonesia agar tidak lengah. Ia menilai konsolidasi nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kekayaan sumber daya alam dari potensi tekanan asing.
“Indonesia pernah menjadi korban keserakahan negara lain yang menghalalkan segala cara demi menguasai sumber daya,” ujarnya.
Menurut Fahri, Indonesia termasuk negara yang rentan karena memiliki kekayaan alam strategis, mulai dari nikel—yang menjadi bahan penting industri semikonduktor dan energi masa depan—hingga batu bara, minyak, hutan, dan hasil laut.
“Dalam perhitungan geopolitik global, Indonesia adalah negara yang dianggap harus dikuasai,” katanya.
Karena itu, Fahri mengkritik elite politik nasional yang dinilainya terlalu sering terjebak konflik internal, termasuk dalam menafsirkan konstitusi, sehingga melemahkan posisi Indonesia di tengah persaingan global. “Perpecahan elite justru membuka celah bagi kepentingan asing,” ujarnya.
Fahri mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan nasional, termasuk rencana memperbanyak batalyon tempur di daerah sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman eksternal.
“Presiden Prabowo bukan sosok yang menyukai perang. Tapi beliau selalu mengatakan, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah kesiapan menghadapi perang,” kata Fahri.
Di sisi lain, Fahri menilai Prabowo juga berupaya mengurangi ketimpangan sosial dengan menutup kebocoran sumber daya alam dan melakukan efisiensi besar-besaran belanja birokrasi. Dana yang dihemat, kata dia, dialihkan untuk program-program sosial seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, serta pendidikan tanpa biaya.
“Tujuannya jelas, menghapus kemiskinan ekstrem dan mencegah ketegangan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Fahri menegaskan, di tengah situasi global yang tidak stabil, konsolidasi negara menjadi pekerjaan rumah utama bagi elite nasional. Partai Gelora, katanya, akan terus mempelopori diskusi strategis guna meningkatkan kesadaran geopolitik dan mendorong persatuan elite bangsa.
“Kita harus menemukan jalan tengah agar kegagalan konsolidasi elite dan demokrasi yang kini dialami negara-negara Barat tidak terjadi di Indonesia. Kita memiliki fondasi kuat: konstitusi dan ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara,” demikian mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut. ***
