DCNews, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah bergerak lebih cepat memulihkan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah banjir dan longsor melumpuhkan ribuan sekolah dan mengganggu proses belajar ratusan ribu siswa. Ia menilai krisis pendidikan ini membutuhkan respons terkoordinasi, pendanaan tambahan, serta langkah darurat yang bisa segera diterapkan di lapangan.
“Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak,” kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/12/2025).
Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen menambah alokasi anggaran pada APBN 2026 serta memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, model pembelajaran, dan asesmen selama masa tanggap darurat. Hetifah juga meminta perluasan layanan psikososial dan memasukkan klausul perlindungan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam RUU Sisdiknas agar memiliki kepastian hukum.
“Kita perlu regulasi yang menjamin bahwa dalam kondisi apa pun, pendidikan tetap jalan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban negara,” ujarnya.
Sebelumya dalam rapat kerja di Komisi X DPR RI, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Banyak sekolah tidak dapat digunakan, sebagian terisolasi, dan sejumlah lainnya dipakai sebagai posko pengungsian.
Dengan skala kerusakan sebesar itu, lanjut Hetifah, Komisi X DPR RI meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. “Yang paling penting sekarang adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak, dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan. “Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Pemulihan harus cepat dan berpihak pada masyarakat terdampak,” ujar politikus dari Partai Golkar tersebut. ***
