DCNews,Jakarta — Desakan para korban investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki babak baru. Paguyuban Lender DSI meminta DPR RI, khususnya Komisi XI DPR RI agar segera memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari OJK hingga manajemen DSI, untuk mempercepat penyelesaian pengembalian dana ribuan lender yang tertahan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025), perwakilan Paguyuban, Muhammad Munir, menyampaikan bahwa skala persoalan ini jauh lebih besar dari yang terlihat. Paguyuban telah mendata sedikitnya 3.000 lender, dengan estimasi total terdampak mencapai 14.000 orang di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri.
“Kami sudah bersurat secara resmi kepada Komisi XI. Kasus ini besar dan menyangkut hajat hidup banyak orang,” ujar Munir sembari menekankan bahwa pemanggilan terbuka terhadap para pihak merupakan bentuk transparansi DPR dalam mengawal penyelesaian kasus.
Banyak Aduan Masuk ke DPR, Terkait DSI
Terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengakui bahwa aduan masyarakat terkait DSI sudah mengalir deras melalui berbagai kanal. Ia memastikan pihaknya mencermati setiap laporan yang masuk.
“Dana Syariah sudah menyampaikan pesan-pesannya. Banyak pengaduan yang masuk,” kata Misbakhun.
Pada hari yang sama, Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu agenda pembahasan adalah perkembangan kasus DSI. Meski enggan mengungkap temuan detail OJK karena sifat rapat yang tertutup, Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI menuntut peningkatan koordinasi.
“Kami meminta OJK lebih meningkatkan koordinasi dengan Komisi XI, juga dengan aparat keamanan dan penegak hukum,” ujarnya.
Misbakhun menambahkan bahwa OJK telah menyampaikan gambaran pengawasan, termasuk soal pihak-pihak yang berhak mewakili lender dalam proses advokasi. Namun, ia menolak merinci.
Respons OJK Masih Minim Penjelasan
Ketika ditanya mengenai kasus DSI, Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, memilih menjawab singkat.
“Industri keuangan syariah tetap maju, tetap tumbuh berkembang,” katanya tanpa menyinggung langsung temuan atau langkah konkret terhadap DSI.
Sementara ribuan lender menunggu kejelasan, Paguyuban berharap DPR dapat segera memfasilitasi audiensi sebagai langkah awal untuk memperoleh solusi yang transparan dan akuntabel. “Kami ingin komunikasi ini berjalan baik dan jelas bagi semua pihak,” ujar Munir. ***
