DCNews, Cianjur — Perubahan status desil dalam pendataan sosial ekonomi diduga membuat seorang keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur kehilangan akses bantuan sosial hingga layanan BPJS Kesehatan, meski perubahan tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Persoalan ini menjadi sorotan anggota DPR RI Komisi VIII, Isfan Taufik Munggaran, saat menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Rabu (21/10/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, Isfan menerima informasi mengenai seorang penerima PKH yang status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6. Perubahan itu diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi judi online dan pinjaman online yang terbaca dalam sistem pendataan.
Menurut informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, perubahan status itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan. Dampaknya, keluarga tersebut disebut kehilangan akses terhadap bantuan sosial, termasuk layanan BPJS Kesehatan.
Kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial, terutama ketika indikator yang terbaca dalam sistem berpotensi tidak menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga secara utuh.
“Ini persoalan yang sangat krusial. Ada warga yang naik dari desil 2 ke desil 6. Diduga karena terlibat judi online dan pinjol, lalu dianggap sudah kaya. Otomatis desilnya naik, dan ini berdampak pada BPJS-nya juga. Ini menjadi PR besar dari tingkat bawah sampai ke pusat,” kata Isfan.
Ia menilai, kasus tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), agar klasifikasi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Isfan, penetapan penerima bantuan tidak cukup hanya mengandalkan data yang terbaca dalam sistem. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan status benar-benar mencerminkan kondisi rumah tangga dan tidak menyebabkan keluarga yang masih memenuhi kriteria kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.
Sebagai langkah awal, Isfan mengaku telah meminta para pendamping PKH di seluruh Kecamatan Cibeber membangun grup koordinasi langsung dengannya. Saluran komunikasi tersebut diharapkan mempercepat penyampaian laporan dari lapangan sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi keluarga penerima manfaat.
“Saya sudah minta pendamping PKH se-Kecamatan Cibeber membangun grup koordinasi langsung dengan saya. Saya tidak ingin tidak mengenali mitra saya di lapangan, karena mereka bekerja sangat keras,” ujarnya.
Isfan juga menyatakan akan membawa temuan dari Desa Cikondang ke Kementerian Sosial. Laporan tersebut, kata dia, akan disusun berdasarkan hasil diskusi bersama masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Hasil diskusi di sini akan kami susun menjadi laporan dan disampaikan ke Kementerian Sosial apa adanya. Masalah di Desa Cikondang kemungkinan besar juga terjadi di desa-desa lain. Solusinya harus kita cari bersama, cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial diperkuat agar persoalan ketidaksesuaian data dapat ditangani lebih cepat. Akurasi pendataan, menurutnya, menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan sosial menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Kasus yang disampaikan dalam reses tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab perubahan desil dan kaitannya dengan penghentian bantuan sosial maupun akses BPJS Kesehatan. Karena itu, pemeriksaan terhadap data dan kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan menjadi langkah penting sebelum kesimpulan lebih jauh ditarik. ***
