DCNews, Jakarta — Akses remaja Indonesia terhadap layanan keuangan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pemahaman mereka tentang produk yang digunakan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan kelompok usia 15–17 tahun telah mencapai 89,13 persen, sementara indeks literasinya baru 56,04 persen.
Kesenjangan tersebut menggambarkan persoalan yang semakin penting ketika produk keuangan digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Sebagian besar remaja sudah berada dalam ekosistem layanan keuangan, tetapi kemampuan mereka untuk memahami manfaat, biaya, risiko, serta konsekuensi dari keputusan finansial belum tumbuh pada kecepatan yang sama.
Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi itu menjadi alasan untuk menggeser pendekatan edukasi keuangan. Edukasi tidak lagi cukup diberikan setelah seseorang menjadi pengguna produk keuangan. Pemahaman harus dibangun lebih awal, ketika seseorang mulai membentuk kebiasaan dan mengambil keputusan ekonomi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan lembaganya akan memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait untuk memasukkan materi literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan.
Integrasi tersebut akan mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Namun, materi yang diberikan tidak akan dibuat seragam karena kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik berbeda berdasarkan usia.
“Untuk dasar dan menengah itu dengan mendikdasmen, untuk perguruan tinggi tentunya dengan kementerian terkait. Substansinya berbeda, nanti kita sama-sama duduk,” kata Dicky dalam konferensi pers hasil SNLIK 2026, Senin kemarin (10/8/2026).
Pendekatan itu menempatkan sekolah bukan sekadar sebagai tempat menyampaikan pengetahuan mengenai uang, tetapi sebagai ruang untuk membentuk perilaku keuangan sejak dini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan intervensi edukasi justru perlu dilakukan sebelum generasi muda menjadi pengguna aktif berbagai produk dan layanan keuangan.
“Intervensi harus dilakukan sebelum mereka menjadi pengguna aktif dari produk keuangan,” ujar Friderica.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah perubahan lanskap keuangan yang membuat akses terhadap berbagai produk semakin mudah. Rekening, pembayaran digital, investasi, hingga layanan pinjaman dapat dijangkau dengan proses yang semakin sederhana.
Kemudahan itu membawa manfaat, tetapi sekaligus memperbesar kebutuhan terhadap kemampuan konsumen untuk mengenali risiko. Tanpa pemahaman yang memadai, tingginya inklusi dapat menciptakan konsumen yang memiliki akses tetapi tidak sepenuhnya memahami konsekuensi keputusan finansialnya.
Karena itu, OJK menilai edukasi keuangan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh kelompok masyarakat.
Friderica mengatakan OJK akan menggunakan pendekatan berbasis siklus kehidupan atau life-cycle approach. Dengan pendekatan tersebut, materi edukasi akan disesuaikan dengan tahap kehidupan, kebutuhan, karakteristik, serta risiko keuangan yang dihadapi seseorang.
“Pendekatan edukasi keuangan tidak bisa bersifat one-size-fits-all. Kita membutuhkan life-cycle approach terhadap literasi keuangan,” ujarnya.
Literasi Nasional Naik, tetapi Tantangan Pemahaman Belum Selesai
Di tingkat nasional, SNLIK 2026 menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan.
Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, naik 2,93 poin persentase dibandingkan 2025 yang berada di level 66,64 persen.
Pada saat yang sama, indeks inklusi keuangan meningkat menjadi 93,61 persen dari 92,74 persen pada tahun sebelumnya.
Secara agregat, capaian tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan indeks literasi keuangan mencapai 59,39 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen pada 2029.
“Target RPJMN 2025-2029 untuk tahun 2029 sebesar 59,39 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan. Alhamdulillah, sudah melampaui target,” kata Friderica.
Namun, keberhasilan secara agregat tidak serta-merta menghapus persoalan di kelompok usia tertentu.
Data remaja berusia 15–17 tahun justru memperlihatkan bahwa akses dan pemahaman masih bergerak pada kecepatan berbeda. Dengan inklusi 89,13 persen dan literasi 56,04 persen, terdapat jarak 33,09 poin persentase antara kepemilikan akses dan pemahaman keuangan.
Kesenjangan itu menjadi salah satu tantangan penting bagi kebijakan perlindungan konsumen. Semakin cepat masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan, semakin besar kebutuhan untuk memastikan mereka mampu mengambil keputusan secara sadar dan memahami risiko dari produk yang digunakan.
Bagi generasi muda, persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana membuka akses terhadap layanan keuangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut menghasilkan perilaku keuangan yang sehat.
OJK karena itu menempatkan edukasi sebagai bagian dari upaya membangun konsumen yang tidak hanya aktif menggunakan produk keuangan, tetapi juga mampu mempertimbangkan manfaat, biaya dan risikonya.
Dengan demikian, kenaikan indeks inklusi keuangan tidak berhenti sebagai indikator bertambahnya jumlah pengguna layanan keuangan. Tantangan berikutnya adalah mempersempit jarak antara akses dan pemahaman—terutama pada kelompok muda yang akan menjadi pengguna utama ekosistem keuangan Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. ***
