DCNews, Jakarta — Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu konflik geopolitik dan perlambatan perdagangan global, ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, sebuah capaian yang dinilai mencerminkan kuatnya permintaan domestik sekaligus efektivitas berbagai aktivitas musiman dalam menopang konsumsi masyarakat.
Meski demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan bahwa angka pertumbuhan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Di balik kinerja ekonomi yang positif, terdapat sejumlah sektor strategis yang justru mengalami perlambatan dan berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan kesejahteraan.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita patut bersyukur ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,29 persen. Namun terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Said menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II banyak ditopang oleh faktor-faktor musiman yang meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat.
Libur sekolah selama Juli, misalnya, mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman mampu tumbuh 10,6 persen. Sementara periode penerimaan peserta didik baru, kenaikan kelas, hingga aktivitas pendidikan tinggi turut meningkatkan kebutuhan layanan komunikasi digital.
Kondisi tersebut mendorong sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan 6,97 persen pada triwulan II 2026.
Selain itu, musim kemarau dengan suhu udara yang tinggi meningkatkan konsumsi listrik, terutama untuk penggunaan pendingin ruangan. Di saat bersamaan, ketegangan geopolitik global juga mendorong kenaikan harga gas sehingga sektor pengadaan listrik dan gas mampu tumbuh 10,81 persen.
Industri Pengolahan Mulai Melambat
Di balik pertumbuhan sejumlah sektor tersebut, Said menyoroti perlambatan industri pengolahan yang dinilai harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, industri pengolahan hanya tumbuh 4,52 persen pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,04 persen pada triwulan I 2026.
Perlambatan ini dinilai signifikan mengingat industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 18,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor tersebut juga menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional, sehingga menjadi salah satu penopang utama pekerjaan formal di Indonesia.
“Ketika industri pengolahan melambat, dampaknya tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap kualitas penciptaan lapangan kerja,” kata Said.
Pertanian Belum Mampu Menjaga Momentum
Perhatian serupa juga diarahkan kepada sektor pertanian. Meskipun Indonesia memasuki musim panen raya padi di berbagai daerah selama kuartal II, pertumbuhan sektor pertanian justru melambat menjadi 3,8 persen, lebih rendah dibandingkan 4,97 persen pada triwulan sebelumnya.
Menurut Said, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena sektor pertanian masih memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional. Selain menyumbang sekitar 13,57 persen terhadap PDB, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi hampir 28,75 persen tenaga kerja Indonesia.
Konsumsi Rumah Tangga Tetap Menjadi Penyangga
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memang mengalami sedikit perlambatan setelah momentum Lebaran berakhir.
Jika pada triwulan I 2026 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, maka pada triwulan II pertumbuhannya menjadi 5,05 persen.
Namun demikian, Said menilai capaian tersebut tetap positif karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 53,3 persen terhadap PDB.
Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan 6,87 persen. Kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 4,13 persen, meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan hanya 0,9 persen pada triwulan pertama tahun ini.
Dominasi Pekerja Informal Masih Menjadi Tantangan
Selain pertumbuhan ekonomi, Said juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang dinilai masih menghadapi tantangan struktural.
Data BPS menunjukkan jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Sementara pekerja informal juga bertambah dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang pada periode yang sama.
Meski jumlah pekerja formal bertambah, proporsinya terhadap total tenaga kerja justru masih lebih kecil dibanding pekerja informal.
Pada Mei 2026, pekerja formal hanya mencakup sekitar 40,7 persen, sedangkan pekerja informal mencapai 59,3 persen.
Said menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
“Kita perlu memperbaiki iklim investasi, memperkuat sektor industri dan perdagangan, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi agar semakin banyak tenaga kerja dapat masuk ke sektor formal,” ujarnya.
Ketimpangan Sosial Dinilai Masih Menguat
Dominasi pekerja informal, lanjut Said, diduga ikut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat.
BPS mencatat Gini Ratio nasional pada Maret 2026 naik menjadi 0,368, dibandingkan 0,363 pada September 2025.
Peningkatan ketimpangan bahkan lebih terasa di wilayah perkotaan, di mana Gini Ratio naik dari 0,383 menjadi 0,387.
Menurut Said, pekerja formal relatif lebih terlindungi melalui berbagai fasilitas seperti jaminan sosial dan kepastian pendapatan. Sebaliknya, pekerja informal lebih rentan menghadapi tekanan biaya hidup, mulai dari kenaikan ongkos transportasi, pendidikan, layanan kesehatan hingga harga pangan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperluas kebijakan afirmatif bagi pekerja informal, antara lain melalui peningkatan akses terhadap program jaminan sosial, kemudahan kepesertaan BPJS, pemberian beasiswa bagi keluarga pekerja berpenghasilan rendah, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan kesejahteraan. Program afirmasi bagi pekerja informal menjadi penting agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. ***
