DCNews, Lobar – Di tengah ambisi mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengejar pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh proyek-proyek strategis yang selesai dibangun. Lebih dari itu, keberhasilan pemerintahan bergantung pada kualitas birokrasi, integritas aparat negara, dan kemampuan penegak hukum menjaga kepercayaan publik.
Pesan yang disampaikan Prabowo saat tersebut menjadi penegasan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan tetap menjadi agenda utama di tengah berbagai tantangan pembangunan.
“Seluruh jabatan, kewenangan, serta fasilitas yang melekat pada aparatur negara bersumber dari rakyat, sehingga harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik,” tegasnya lagi.
Di tengah besarnya investasi negara pada infrastruktur dan program-program prioritas, Prabowo menilai bahwa kualitas pelayanan publik serta integritas lembaga negara menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.
“Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi,” kata Prabowo.
Presiden menekankan bahwa aparatur negara tidak boleh memandang jabatan sebagai hak istimewa. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena seluruh atribut kehormatan yang melekat pada pejabat negara berasal dari kepercayaan rakyat.
“Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertegas pesan bahwa seluruh institusi negara, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum, harus bekerja dengan orientasi pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, penguatan etika birokrasi dipandang menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program nasional.
Presiden juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan institusi pemerintahan terus melakukan pembenahan internal agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo mengisyaratkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas. Ia menilai masyarakat menginginkan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk penipuan tidak lagi mendapat ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal politik bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Di tengah upaya mempercepat pembangunan, pemberantasan korupsi dipandang bukan hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai prasyarat untuk menciptakan birokrasi yang efektif, meningkatkan kepastian investasi, dan memastikan setiap anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo mengakui langkah pemerintah membenahi tata kelola negara tidak selalu berjalan mudah. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan sering kali menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Ia memastikan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun kondisi ekonomi.
“Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya kita laksanakan, kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja,” ujar Prabowo.
Penegasan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menempatkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai dua agenda yang saling berkaitan. Bagi pemerintah, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat berjalan berkelanjutan apabila ditopang oleh birokrasi yang profesional, aparatur yang berintegritas, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. ***
