DCNews, Jakarta— PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) membuka jalan menuju pendanaan hingga Rp2 triliun dari PT Danantara Investment Management (DIM) untuk mempercepat ekspansi bisnis mobilitas listrik, termasuk pengadaan bus listrik.
Penjajakan pendanaan tersebut ditandai dengan penandatanganan indicative non-binding term sheet antara VKTR dan DIM pada 28 Agustus 2026. Kesepakatan awal itu belum bersifat mengikat dan masih harus ditindaklanjuti melalui pembahasan serta dokumentasi definitif.
Proses penjajakan juga melibatkan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), perusahaan yang menjadi pengendali VKTR.
Direktur VKTR Indah Permatasari Saugi mengatakan term sheet tersebut merupakan bagian dari pembahasan awal mengenai potensi kerja sama pendanaan untuk mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis mobility-as-a-service (MaaS).
“Penandatanganan term sheet tersebut merupakan bagian dari proses penjajakan dan pembahasan awal sehubungan dengan potensi kerja sama pendanaan untuk mendukung pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha mobility-as-a-service (MaaS) yang dilakukan perseroan,” kata Indah, Selasa kemarin (1/9/2026).
Berdasarkan indikasi awal dalam term sheet, nilai pokok pendanaan yang berpotensi disediakan DIM mencapai sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Pendanaan tersebut juga dirancang memiliki hak opsi konversi. Namun, mekanisme dan ketentuan konversinya masih akan ditentukan dalam dokumen definitif yang belum disepakati.
“Rencana pendanaan itu akan memiliki hak opsi konversi sebagaimana ditentukan di kemudian hari dalam dokumentasi definitif,” ujar Indah.
VKTR berencana menggunakan pendanaan tersebut untuk membiayai pengadaan bus listrik serta kebutuhan lain yang nantinya disepakati bersama DIM dalam dokumen definitif.
Dengan demikian, pendanaan yang tengah dijajaki bukan hanya berkaitan dengan tambahan likuiditas perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memperbesar kapasitas VKTR dalam mengembangkan ekosistem transportasi listrik.
Bakrie Tambah Kepemilikan VKTR
Penjajakan pendanaan dengan DIM berlangsung bersamaan dengan langkah Grup Bakrie memperbesar kepemilikannya di VKTR.
Bakrie Metal Industries membeli 3 miliar saham VKTR pada 28 Agustus 2026 dengan harga Rp100 per saham. Transaksi tersebut bernilai sekitar Rp300 miliar.
Setelah transaksi, Bakrie Metal Industries menguasai 9,21 miliar saham VKTR atau setara 21,06% saham beredar.
Sementara itu, BNBR masih menjadi pemegang saham dengan kepemilikan 10,68 miliar saham atau sekitar 24,41%.
Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kepemilikan saham VKTR juga tercatat berada di tangan Glencore International Investments dan Envision Green Energy Indonesia.
Glencore International Investments menguasai sekitar 1,44 miliar saham atau 3,29%, sedangkan Envision Green Energy Indonesia memiliki sekitar 678,87 juta saham atau 1,55%.
Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion
Langkah VKTR memperbesar bisnis kendaraan listrik berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik perusahaan di Magelang, Jawa Tengah, pada 9 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi pengembangan industri kendaraan listrik yang dilakukan VKTR. Ia berharap perusahaan tersebut dapat tumbuh menjadi salah satu national champion Indonesia di sektor otomotif.
“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan menganggap, melihat VKTR sebagai salah satu champion dari Indonesia,” kata Prabowo.
VKTR sebelumnya telah membangun kerja sama dengan sejumlah perusahaan karoseri nasional, antara lain Tri Sakti, Laksana, Adiputro, Tentrem, dan Mekar Armada Jaya.
Perseroan juga memiliki sejumlah mitra pelanggan strategis, termasuk PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta dan PT Blue Bird Tbk.
Transjakarta sendiri memiliki visi untuk melakukan elektrifikasi terhadap 10.000 unit busnya.
Di sektor kendaraan niaga, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mempercayakan VKTR untuk melakukan elektrifikasi 14 unit truk compactor dan arm-roll yang digunakan dalam pengelolaan sampah.
Uji coba kendaraan listrik VKTR juga dilakukan bersama PT Semen Indonesia Logistik dan Perum Perhutani.
Dari sisi riset dan pengembangan, VKTR bekerja sama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Kolaborasi tersebut menghasilkan 14 hak cipta bersama yang mencakup berbagai inovasi mobilitas listrik, mulai dari solusi retrofit sepeda motor hingga sistem manajemen armada.
Sementara itu, kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) menghasilkan dua hak cipta bersama terkait formulasi material baterai berbasis nikel yang mendukung pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia.
Wakil Komisaris Utama VKTR Anindya N. Bakrie mengatakan pengembangan transportasi rendah emisi membutuhkan investasi dan eksekusi yang konsisten.
Menurut dia, pembangunan industri kendaraan listrik tidak cukup hanya mengandalkan ambisi, tetapi harus menghasilkan solusi yang dapat digunakan secara nyata.
“Kami ingin memastikan bahwa 2026 menjadi fase percepatan, di mana kendaraan listrik Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai industri, tetapi menjadi solusi nyata bagi mobilitas nasional yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Anindya dalam siaran pers.
Penjualan Naik, Laba Pemegang Saham Menurun
Di tengah agresivitas ekspansi kendaraan listrik, VKTR menghadapi tantangan pada distribusi laba kepada pemegang saham.
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk VKTR turun 76,18% menjadi Rp1,12 miliar pada semester I-2026, dari sekitar Rp4,73 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut terjadi meskipun laba neto konsolidasian VKTR justru meningkat 25% menjadi sekitar Rp10,08 miliar, dibandingkan Rp8,05 miliar pada semester I-2025.
Perbedaan tersebut terutama disebabkan besarnya bagian laba yang menjadi hak kepentingan nonpengendali. Pada semester I-2026, kepentingan nonpengendali memperoleh sekitar Rp8,95 miliar atau 88,84% dari laba neto konsolidasian.
Setelah tambahan laba tersebut, saldo laba untuk kepentingan nonpengendali mencapai sekitar Rp217,73 miliar. Sebaliknya, VKTR masih mencatat saldo defisit sekitar Rp78,67 miliar.
Kondisi itu turut tercermin pada laba per saham dasar atau earning per share (EPS). EPS VKTR turun menjadi Rp0,03 dari sebelumnya Rp0,08.
EPS menggambarkan besarnya laba yang dapat diatribusikan kepada setiap lembar saham biasa perusahaan. Rasio tersebut umumnya dihitung berdasarkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibandingkan dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.
Di sisi operasional, kinerja VKTR justru menunjukkan pertumbuhan.
Perseroan membukukan penjualan neto Rp646,62 miliar pada semester I-2026, meningkat 56,2% dibandingkan Rp414,04 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan tersebut terutama berasal dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas kepada pihak ketiga sebesar sekitar Rp533,53 miliar serta penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada pihak ketiga sekitar Rp114,72 miliar.
Sejumlah pelanggan VKTR antara lain PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, Perum Damri, dan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia.
Pertumbuhan penjualan juga diikuti kenaikan beban pokok penjualan menjadi Rp534,17 miliar. Dengan demikian, perseroan menghasilkan laba bruto sekitar Rp112,44 miliar, meningkat dari Rp79,12 miliar pada semester I-2025.
Setelah memperhitungkan beban usaha, laba usaha VKTR tercatat sekitar Rp16,02 miliar.
Besarnya porsi laba untuk kepentingan nonpengendali berkaitan dengan struktur kepemilikan sejumlah entitas anak yang memberikan kontribusi terhadap kinerja konsolidasian VKTR.
VKTR, melalui PT Bakrie Autoparts, memiliki 50% saham PT Braja Mukti Cakra (BMC). Sementara itu, kepemilikan VKTR di PT VKTR Sakti Industries (VSI) mencapai 60%, dengan sisanya dimiliki Widodo.
Struktur kepemilikan tersebut membuat sebagian laba dari entitas yang dikonsolidasikan VKTR tetap menjadi hak pemegang saham nonpengendali.
Dengan penjajakan pendanaan hingga Rp2 triliun dari DIM, VKTR kini berada pada fase penting untuk mengubah dukungan terhadap kendaraan listrik menjadi ekspansi bisnis yang lebih besar. Namun, realisasi pendanaan, skema konversi, serta ketentuan finalnya masih bergantung pada kesepakatan definitif antara para pihak. ***
