DCNews, Jakarta — Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga menuntut perubahan dalam cara negara menggunakan kekuasaan dan menentukan masa depannya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat jauh melampaui kepentingan politik jangka pendek.
Menurut Fahri, tantangan mengelola negara di tengah perkembangan AI tidak dapat dijawab hanya dengan kemampuan menguasai teknologi. Negara membutuhkan pemimpin yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, serta keberanian mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan Fahri dalam acara Wawasan Kebangsaan bertema “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI”, Jumat (21/8/2026) malam. Agenda tersebut juga dipublikasikan Partai Gelora Indonesia sebagai forum yang menghadirkan Fahri sebagai narasumber.
Statecraft Bukan Sekadar Politik Praktis
Fahri menjelaskan, statecraft berkaitan dengan kemampuan mengelola berbagai elemen kekuasaan dan kehidupan bernegara secara terarah untuk mencapai tujuan nasional.
Namun, ia menilai konsep tersebut tidak dapat disamakan dengan aktivitas politik praktis yang sering kali dibatasi oleh kepentingan dan siklus elektoral.
“Statecraft itu lebih mengarah kepada statesmanship, yaitu kenegarawanan,” kata Fahri.
Menurut dia, politisi pada umumnya menghadapi agenda politik jangka pendek, termasuk pemilu berikutnya. Sementara seorang negarawan dituntut memikirkan konsekuensi kebijakan terhadap generasi yang akan datang.
“Katanya politisi berpikir tentang pemilu berikutnya, maka statesman atau negarawan itu berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Fahri.
Perbedaan perspektif tersebut, menurut Fahri, menentukan bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaan. Kekuasaan tidak semestinya hanya menjadi instrumen untuk mempertahankan posisi politik, tetapi harus digunakan untuk memperkuat negara dalam jangka panjang.
Ia mendorong para politisi dan penyelenggara negara memperluas perspektif dalam menyusun kebijakan. Menurut dia, Indonesia membutuhkan strategi yang mampu menempatkan berbagai kepentingan nasional dalam satu kerangka yang lebih panjang.
Fahri Soroti Pragmatisme Politik
Dalam pemaparannya, Fahri juga menyoroti kecenderungan pragmatisme dalam politik. Ia mengingatkan bahwa politik yang terlalu berorientasi pada perebutan dan mempertahankan kekuasaan berisiko menggeser perhatian dari kepentingan bangsa.
Menurut Fahri, politik yang terlalu partisan dan terjebak pada kepentingan jangka pendek dapat membuat agenda pembangunan negara dan kepentingan generasi berikutnya kehilangan prioritas.
Karena itu, ia menilai ukuran keberhasilan politik tidak cukup dilihat dari siapa yang memenangkan kontestasi atau siapa yang berada dalam kekuasaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan tersebut menghasilkan kebijakan yang memperkuat kapasitas negara.
Fahri juga menekankan pentingnya membangun Indonesia sebagai negara yang kuat, besar, memiliki pengaruh, dan mampu memberikan dampak positif yang lebih luas.
Ilmu Pengetahuan sebagai Dasar Mengelola Kekuasaan
Fahri kemudian mengaitkan gagasan kenegarawanan dengan pentingnya ilmu pengetahuan.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan ideologis Partai Gelora Indonesia menempatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fondasi dalam mengelola kekuasaan.
Ketika manusia dihadapkan pada pilihan antara pengetahuan dan kekuasaan atau antara ilmu dan daya paksa, Fahri menilai pengetahuan seharusnya menjadi pijakan utama.
Menurut dia, ilmu dibutuhkan untuk mengelola pemerintahan, organisasi, masyarakat, hingga diri sendiri. Sebaliknya, kekuasaan yang hanya mengandalkan pemaksaan berisiko menghasilkan pengelolaan negara yang tidak berbasis pada gagasan dan kecerdasan.
“Demokrasi kita adalah demokrasi yang menggunakan gagasan dan kecerdasan di dalam mengelola,” katanya.
Fahri juga menilai masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai agar dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik secara lebih kritis.
AI Membutuhkan Kecerdasan Manusia
Perkembangan AI menjadi bagian penting dari pembahasan Fahri mengenai masa depan statecraft.
Ia mengatakan kemajuan teknologi membuat berbagai sumber kecerdasan semakin mudah diakses. Namun, menurut Fahri, keberadaan AI tidak otomatis menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Kemampuan manusia tetap menentukan bagaimana teknologi tersebut digunakan dan untuk tujuan apa.
“Meskipun dia adalah kecerdasan yang artificial, tapi itu memerlukan kecerdasan manusia untuk menggunakan artificial intelligence,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan sekadar mengejar kepemilikan teknologi AI. Negara juga perlu memastikan manusia yang mengoperasikan dan mengambil keputusan memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami sekaligus mengendalikan pemanfaatan teknologi tersebut.
Tantangan Statecraft di Tengah Disrupsi Teknologi
Perkembangan AI membawa konsekuensi yang lebih luas bagi kapasitas strategis suatu negara. Data, kemampuan komputasi, infrastruktur digital, keamanan siber, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia semakin menjadi bagian dari kekuatan nasional.
Di satu sisi, AI dapat membantu pemerintah mengolah data dalam jumlah besar, mempercepat analisis kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung proses pengambilan keputusan.
Di sisi lain, perkembangan tersebut juga membawa risiko, termasuk persoalan keamanan data, disinformasi, manipulasi informasi, serta ketergantungan pada teknologi yang dikembangkan oleh pihak lain.
Karena itu, statecraft di era AI tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan instrumen kekuasaan. Negara juga harus memiliki kapasitas untuk menentukan arah pemanfaatan teknologi berdasarkan kepentingan nasional.
Bagi Indonesia, tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur digital, ekosistem inovasi, keamanan siber, dan tata kelola data. Namun, seluruh aspek tersebut pada akhirnya bergantung pada kualitas manusia yang mengambil keputusan.
Pesan utama Fahri dalam pembahasan tersebut bermuara pada satu persoalan: kemajuan teknologi tidak akan otomatis menghasilkan negara yang kuat tanpa kepemimpinan yang mampu melihat masa depan.
Di tengah perubahan yang dibawa AI, Indonesia tidak hanya dituntut menjadi negara yang mampu menggunakan teknologi. Indonesia juga membutuhkan pemimpin dan institusi yang mampu menggabungkan ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dengan orientasi jangka panjang.
Bagi Fahri, di situlah perbedaan antara sekadar menjalankan politik dan menjalankan statecraft: kekuasaan tidak berhenti pada kepentingan hari ini, tetapi diarahkan untuk menentukan seperti apa negara yang diwariskan kepada generasi berikutnya. ***
