DCNews, Jakarta — Upaya pemerintah memperkuat pengawasan transaksi keuangan dan menekan kejahatan ekonomi memasuki babak baru. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar kepada DPR untuk tahun anggaran 2027 guna mendukung berbagai program prioritas, mulai dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), transaksi judi online, hingga penguatan kerja sama internasional dalam rezim anti pencucian uang.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif PPATK untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp253,3 miliar.
Menurut Ivan, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah kebutuhan operasional lembaga, termasuk analisis dan pemeriksaan sektor narkotika serta perjudian sebesar Rp660 juta, pemeliharaan teknologi informasi Rp19,3 miliar, operasional gaji dan tunjangan Rp206 miliar, serta pemeliharaan dan operasional perkantoran sebesar Rp26,7 miliar.
Namun demikian, PPATK menilai kebutuhan anggaran yang tersedia belum memadai untuk mengakomodasi berbagai program strategis yang menjadi mandat lembaga dalam mendukung penerimaan negara dan pemberantasan kejahatan keuangan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Ivan menegaskan bahwa PPATK mendapat amanah untuk menjalankan sejumlah kegiatan prioritas nasional yang telah tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) PPATK Tahun 2027.
“PPATK diberikan amanah untuk melaksanakan kegiatan prioritas nasional yang tercantum dalam Renja PPATK tahun 2027 yaitu kerja sama internasional dalam keanggotaan FATF,” ujar Ivan.
Selain itu, PPATK juga akan melaksanakan implementasi Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), serta memperkuat hasil analisis dan pemeriksaan terhadap sektor-sektor berisiko tinggi seperti korupsi, narkotika, perjudian, dan perpajakan.
Tambahan Anggaran untuk Program Strategis
Untuk mendukung pelaksanaan agenda tersebut, PPATK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar. Rinciannya, Rp106,1 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen internal dan belanja pegawai, sementara Rp410,3 miliar akan digunakan untuk program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
Usulan tambahan anggaran tersebut dinilai penting mengingat semakin kompleksnya pola kejahatan keuangan, termasuk maraknya transaksi judi online yang kerap memanfaatkan sistem keuangan digital lintas negara.
Ivan menegaskan bahwa PPATK akan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam penggunaan anggaran negara.
“PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Ivan.
Penguatan Peran PPATK di Tengah Ancaman Kejahatan Keuangan
Pengajuan tambahan anggaran ini mencerminkan semakin besarnya peran PPATK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Selain menjadi garda terdepan dalam mendeteksi aliran dana mencurigakan, lembaga tersebut juga berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah memberantas judi online, peredaran narkotika, korupsi, serta meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang ditetapkan Financial Action Task Force (FATF).
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, PPATK berharap dapat memperkuat kapasitas analisis intelijen keuangan dan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk kejahatan keuangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
