DCNews, Jakarta — Sorotan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 kembali menguat setelah muncul laporan sejumlah jemaah Indonesia yang tidak memperoleh fasilitas penginapan secara layak di Mina. Di tengah padatnya rangkaian ibadah puncak haji, sejumlah jemaah dikabarkan harus beristirahat di luar tenda akibat keterbatasan fasilitas yang semestinya telah dijamin dalam layanan haji.
Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR RI 2026, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga mempermainkan dana dan pelayanan jemaah haji. Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak dan keselamatan jemaah Indonesia di Tanah Suci.
“Saya yakin pemerintah tidak akan ragu menyikat mafia haji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapa pun serta apa pun kedzoliman itu,” kata Rieke dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Rieke juga memberikan dukungan kepada petugas haji, Kementerian Haji dan Umrah, serta jajaran Konsulat Jenderal RI yang dinilai tetap bekerja maksimal di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Semangat untuk seluruh petugas haji yang amanah. Yang tidak amanah, kita doakan Allah membuka kelakuan yang tidak berperikemanusiaan, tidak adil, dan tidak beradab,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ia menyebut penyelenggaraan haji 2026 merupakan momentum awal perbaikan sistem pelayanan setelah kementerian khusus tersebut resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
Menurut Rieke, sejumlah aspek pelayanan tahun ini menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat banyak catatan yang harus segera dibenahi, terutama terkait fasilitas tenda dan kenyamanan jemaah di Mina.
“Kami bangga akhirnya Indonesia memiliki kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Pemerintah dan DPR RI bergandengan tangan memperbaiki penyelenggaraan haji. Alhamdulillah ada sejumlah perbaikan dibanding sebelumnya,” katanya.
Namun demikian, Rieke menyesalkan masih adanya dugaan oknum yang mengambil keuntungan di tengah upaya perbaikan pelayanan haji. Ia menilai persoalan fasilitas tenda yang tidak sesuai menjadi indikasi adanya praktik yang merugikan jemaah.
“Masih ada jemaah Indonesia yang tidak mendapatkan haknya. Ada yang tidak mendapat tenda atau fasilitas tenda yang tidak sesuai sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Rieke menegaskan pengawasan terhadap penggunaan dana haji harus diperketat agar seluruh hak jemaah terpenuhi dan penyelenggaraan ibadah haji berjalan secara manusiawi, aman, dan transparan. ***
