DCNews, Jakarta — Pemerintah bersama DPR RI mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Fokus utama diarahkan pada penyediaan hunian tetap (huntap) bagi ribuan warga yang hingga kini masih menunggu kepastian tempat tinggal pascabencana.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, jajaran Korps Brimob Polri, pimpinan BUMN, serta sejumlah lembaga yang terlibat dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatera.
Dalam pembukaan rapat, Dasco menegaskan pentingnya percepatan kerja lintas sektor agar proses pemulihan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.
“Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini,” ujar Dasco.
Dalam rapat tersebut, Satgas PRR memaparkan perkembangan pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data per 11 Mei 2026, sebanyak 357 unit huntap telah selesai dibangun.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan data 8 Mei 2026 yang mencatat 248 unit huntap telah rampung. Artinya, dalam kurun tiga hari terdapat tambahan 109 unit atau meningkat sekitar 43,9 persen.
Meski progres pembangunan mulai menunjukkan percepatan, kebutuhan hunian tetap di kawasan terdampak masih sangat besar. Total kebutuhan huntap di tiga provinsi itu mencapai 39.335 unit, sementara 996 unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan.
Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan hunian tetap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Sementara itu, Sumatera Utara membutuhkan 7.601 unit dan Sumatera Barat sebanyak 2.824 unit.
DPR menilai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Dukungan anggaran, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta keterlibatan BUMN disebut menjadi faktor penting agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi Satgas PRR juga menjadi langkah konsolidasi pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana di Sumatera segera memperoleh kepastian tempat tinggal, sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah terdampak. ***
