DCNews, Jakarta — Kritik majalah The Economist terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto memicu respons dari elite pemerintahan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyebut analisis media tersebut masih menggunakan perspektif lama neoliberalisme Barat dalam melihat transformasi ekonomi Indonesia.
Dalam dua artikel terbarunya, The Economist menyoroti meningkatnya intervensi negara di era Prabowo, termasuk perluasan program sosial, penguatan peran negara dalam ekonomi, serta konsolidasi politik nasional. Media itu memperingatkan risiko pelemahan demokrasi dan meningkatnya tekanan fiskal apabila kebijakan tersebut dijalankan tanpa pengawasan yang kuat.
Namun bagi Fahri, kritik tersebut menunjukkan kegagalan memahami konteks pembangunan Indonesia yang sedang berupaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington,” kata Fahri melalui akun X pribadinya, Minggu (17/5/2026).
Fahri mengatakan pemerintahan Prabowo tengah membangun pendekatan ekonomi yang berbeda dari model liberalisasi pasar yang selama beberapa dekade mendominasi kebijakan negara berkembang.
Ia menyebut konsep “Prabonomics” sebagai upaya menata ulang struktur ekonomi nasional agar lebih berpihak pada pemerataan dan kedaulatan ekonomi.
“Prabonomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial,” ujarnya.
Menurut Fahri, pendekatan pasar bebas yang selama ini diterapkan justru membuat Indonesia bertahan sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Karena itu, hilirisasi industri dan penguatan peran negara dinilai menjadi instrumen penting untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional.
Ia juga menepis anggapan bahwa program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan perumahan rakyat hanya akan membebani anggaran negara.
Bagi Fahri, program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Investasi manusia atau SDM bukan pemborosan fiskal,” katanya.
Fahri turut membela pembentukan Danantara yang belakangan menuai kritik karena dianggap memperbesar dominasi negara dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Menurut dia, konsolidasi aset strategis negara diperlukan agar Indonesia memiliki daya tawar lebih besar terhadap korporasi global sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan asing.
“Tujuannya adalah mengonsolidasikan aset-aset strategis nasional agar memiliki posisi tawar raksasa, mampu mendanai proyek strategis secara mandiri, dan melepaskan ketergantungan kronis pada utang luar negeri,” ujar Fahri.
Di bidang politik, Fahri mengatakan stabilitas nasional menjadi syarat penting bagi percepatan pembangunan dan eksekusi kebijakan strategis pemerintahan.
“Konsolidasi politik bukan membunuh demokrasi, melainkan menciptakan persatuan nasional agar kebijakan bisa dieksekusi cepat dan konsisten,” kata dia. ***
