DCNews, Jakarta— Persoalan ketimpangan kepemilikan lahan kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menilai sempitnya lahan garapan membuat banyak petani di Kabupaten Indramayu sulit meningkatkan taraf hidup.
Menurut Rokhmin, rata-rata luas lahan yang digarap petani di Indramayu hanya sekitar 0,4 hektare. Angka itu dinilai jauh dari skala ekonomi ideal agar petani dapat hidup layak dan memperoleh keuntungan yang memadai.
“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mengatakan persoalan agraria bukan hanya terjadi di Indramayu, melainkan menjadi masalah struktural secara nasional. Ia menilai ketimpangan penguasaan aset produksi masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Menurut Rokhmin, sebagian besar lahan di Indonesia masih dikuasai kelompok usaha besar. “Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan reforma agraria perlu dijalankan secara lebih serius agar petani dan nelayan memperoleh akses ekonomi yang lebih adil. Tanpa perbaikan distribusi lahan, kata dia, masyarakat kecil akan terus kesulitan meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat,” ujar Rokhmin.
Selain persoalan agraria, Rokhmin juga menyoroti perlambatan ekonomi di kawasan Pantai Utara Jawa Barat. Ia menilai aktivitas industri dan perdagangan di sejumlah daerah mulai melemah, sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan turunnya daya beli masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan. ***
