DCNews, Jakarta – Gejolak nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan terhadap mata uang domestik dinilai tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga berpotensi menekan sektor riil melalui kenaikan biaya produksi dan harga kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Misbakhun, pelemahan rupiah harus diantisipasi secara serius agar tidak berkembang menjadi imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor yang dapat memukul daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Namun demikian, ia menegaskan tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan merembet ke sektor riil dan konsumsi rumah tangga.
Karena itu, Misbakhun mendorong Bank Indonesia untuk terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Menurutnya, langkah stabilisasi harus dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Dari sisi fiskal, Misbakhun juga menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.
Selain itu, ia meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya serta stabilitas harga pangan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal maupun insentif tertentu bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor agar kenaikan biaya produksi tidak berujung pada lonjakan harga di tingkat konsumen.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Misbakhun memastikan Komisi XI DPR akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya. ***
