DCNews, Jakarta — Gelombang serangan siber yang menyasar sektor jasa keuangan kian meningkat di tengah pesatnya pertumbuhan industri pinjaman daring (Pindar) di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perusahaan fintech lending untuk segera memperkuat sistem keamanan digital dan manajemen risiko agar tidak memperbesar kerugian masyarakat.
Di tengah meningkatnya aktivitas pembiayaan digital, ancaman kejahatan siber dinilai menjadi tantangan serius bagi industri pinjaman online. Modus serangan yang semakin beragam dinilai berpotensi mengganggu perlindungan data nasabah hingga stabilitas layanan keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara Pindar harus memperkuat tata kelola keamanan siber, sistem pengendalian risiko, dan ketahanan teknologi informasi.
“Penyelenggara Pindar tentu tidak terlepas dari eksposur risiko keamanan siber. Untuk itu, penyelenggara Pindar perlu terus memperkuat tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, serta keandalan sistem elektronik, termasuk kemampuan deteksi dan respons terhadap insiden siber,” ujar Agusman dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).
Sebagai langkah mitigasi, OJK saat ini tengah menyusun pedoman keamanan dan ketahanan siber khusus bagi industri pinjaman daring. Regulasi tersebut diharapkan menjadi standar evaluasi dan peningkatan sistem keamanan digital secara berkelanjutan di tengah tingginya risiko kebocoran data dan serangan siber.
Di sisi lain, industri pinjaman daring masih mencatat pertumbuhan agresif. OJK melaporkan outstanding pembiayaan produktif Pindar per Maret 2026 mencapai Rp34,66 triliun atau tumbuh 23,40% secara tahunan.
Menurut Agusman, tren tersebut menunjukkan pembiayaan produktif terus berkembang meski porsinya terhadap total outstanding industri Pindar masih perlu ditingkatkan.
Namun, pertumbuhan industri juga dibayangi kenaikan risiko kredit macet. OJK mencatat pendanaan bermasalah paling banyak berasal dari kelompok usia 19 hingga 34 tahun dengan porsi mencapai 48,65% pada Maret 2026.
Kelompok usia produktif dinilai memiliki intensitas penggunaan layanan pinjaman daring yang lebih tinggi sehingga eksposur risiko gagal bayar juga meningkat. Kondisi tersebut mendorong OJK meminta penyelenggara memperketat penilaian kemampuan bayar calon peminjam.
Selain itu, terdapat 16 penyelenggara Pindar yang memiliki tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5%. Meski demikian, OJK menegaskan perusahaan terkait tidak otomatis harus menghentikan penyaluran pinjaman, tetapi wajib memperkuat prinsip kehati-hatian dan kualitas manajemen risiko.
Pendanaan macet juga masih didominasi sektor konsumtif yang sangat bergantung pada stabilitas pendapatan pribadi dan arus kas masyarakat. Situasi itu membuat sektor konsumtif lebih rentan terhadap penurunan kemampuan bayar, terutama di tengah tekanan ekonomi.
Untuk menekan risiko gagal bayar, OJK meminta penyelenggara Pindar meningkatkan kualitas credit scoring, memperkuat analisis kelayakan kredit, dan meningkatkan efektivitas penagihan tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.
OJK optimistis rasio TWP90 masih dapat dijaga dalam batas terkendali seiring penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan penerapan prinsip kehati-hatian di industri fintech lending.
Ke depan, regulator juga akan terus mendorong peningkatan porsi pembiayaan produktif melalui penguatan kapasitas penyaluran kredit dan kualitas analisis pembiayaan agar pertumbuhan industri tetap sehat dan berkelanjutan. ***
