DCNews, Banjarnegara — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempercepat perluasan akses keuangan masyarakat sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026, dengan fokus pada pembiayaan UMKM, literasi keuangan, dan digitalisasi transaksi di tingkat akar rumput.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Banjarnegara yang digelar di Aula Abdi Praja, Setda Banjarnegara. Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, otoritas keuangan, hingga industri perbankan untuk menyelaraskan target inklusi keuangan nasional.
Penjabat Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, yang mewakili bupati, menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 91 persen pada 2026. Ia juga mengingatkan ancaman serius dari maraknya pinjaman online ilegal yang kini menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara.
“Edukasi harus diperkuat agar masyarakat tidak terjerat pinjol ilegal dengan bunga tinggi. Perbankan daerah perlu hadir dengan solusi konkret, seperti Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir,” kata Tursiman.
Selain penguatan pembiayaan, Pemkab juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi lokal, terutama di sektor kreatif dan pariwisata. Tursiman mencontohkan tren penggunaan QRIS yang semakin luas, bahkan di kalangan pekerja informal di kota besar, sebagai peluang yang harus diadopsi di Banjarnegara.
“Potensi kopi lokal dan pelaku usaha kreatif kita besar. Mereka membutuhkan akses modal dan sistem transaksi digital yang mudah, termasuk di pasar tradisional dan destinasi wisata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Banjarnegara, Fajar Anggun Sawitri, memaparkan capaian kinerja TPKAD sepanjang 2025 yang melampaui target di sejumlah sektor. Program Simpanan Pelajar (Simpel Kejar), misalnya, berhasil menjangkau 7.917 siswa—lebih dari dua kali lipat target awal 3.000 siswa.
Di sektor pembiayaan, inklusi keuangan untuk UMKM mencapai Rp2,16 triliun atau 180 persen dari target. Adapun program literasi keuangan telah menjangkau lebih dari 14.000 masyarakat melalui puluhan kegiatan sosialisasi, sekaligus mengantarkan Banjarnegara meraih predikat favorit dalam peningkatan literasi keuangan melalui program Insan Perintis 2025.
Namun demikian, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Dina Fitri Liandari, mengingatkan bahwa tingginya akses keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat. Menurutnya, rendahnya literasi masih menjadi celah utama maraknya investasi bodong dan pinjaman ilegal.
“Banyak masyarakat terjebak karena kurang memahami risiko. Kami mengingatkan prinsip ‘Camilan’: aplikasi hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika meminta akses kontak atau galeri, hampir pasti ilegal,” ujar Dina.
Untuk 2026, TPKAD Banjarnegara menetapkan sejumlah target ambisius, antara lain pembukaan 4.000 rekening baru melalui program Simpel Kejar, penyaluran pembiayaan UMKM sebesar Rp1,5 triliun, serta peningkatan literasi keuangan melalui 25 kegiatan yang menyasar sedikitnya 4.500 orang.
Selain itu, program Laku Pandai akan diperluas melalui optimalisasi 10 titik layanan keuangan di desa berbasis BUMDes dan koperasi. Adapun program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir ditargetkan menjaring minimal 10 debitur baru pada setiap tahap, sebagai upaya konkret memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Dengan kombinasi perluasan akses, edukasi, dan digitalisasi, pemerintah daerah berharap ekosistem keuangan yang inklusif dapat terbentuk lebih merata dan berkelanjutan di Banjarnegara. ***
