DCNews, Jakarta — Gelombang ketidakpastian ekonomi global mulai terasa hingga ke lantai pabrik di Indonesia. Di tengah tekanan biaya produksi dan terganggunya rantai pasok, ribuan pekerja di sektor industri padat karya kini menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan ke depan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sedikitnya 10 perusahaan di Pulau Jawa tengah bersiap melakukan PHK massal dengan total pekerja terdampak mendekati 9.000 orang. Situasi ini disebut sebagai sinyal melemahnya daya tahan industri nasional di tengah gejolak eksternal.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan laporan internal organisasi menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Banten. Menurutnya, sejumlah perusahaan bahkan telah membuka pembicaraan dengan pekerja terkait langkah efisiensi dalam tiga bulan ke depan.
“Potensinya hampir mendekati kurang lebih 9.000 pekerja,” kata Said, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, ancaman PHK ini tidak lepas dari dampak konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku industri. Sektor padat karya menjadi yang paling rentan karena ketergantungannya terhadap impor, terutama bahan berbasis plastik dan komponen manufaktur lainnya.
Kenaikan biaya operasional akibat terganggunya distribusi global memaksa perusahaan menekan pengeluaran, termasuk biaya tenaga kerja. “Efisiensi hampir pasti berujung pada pengurangan karyawan,” ujarnya.
Di sisi lain, kalangan pengusaha juga menunjukkan sikap hati-hati menghadapi ketidakpastian ekonomi. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat mayoritas perusahaan memilih menahan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan sekitar 67 persen perusahaan tidak memiliki rencana untuk membuka lowongan pekerjaan baru. Bahkan, puluhan perusahaan lain disebut menunda ekspansi bisnis hingga lima tahun ke depan.
“Ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja,” kata Bob dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4/2026).
Kombinasi antara tekanan global dan sikap defensif pelaku usaha memperlihatkan potensi perlambatan pasar tenaga kerja nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, ancaman PHK massal ini berisiko meluas dan memperdalam tekanan terhadap daya beli masyarakat dalam waktu dekat. ***
