DCNews, Jakarta – Di tengah gejolak global yang belum mereda, industri elektronik Indonesia menghadapi tekanan baru dari sisi hulu. Kenaikan tajam harga plastik—komponen penting dalam rantai produksi—mendorong pelaku usaha untuk meninjau ulang strategi bisnis, mulai dari desain produk hingga penentuan harga jual.
Anggota Komisi VI DPR, Rachmat Gobel, menilai kondisi ini sebagai konsekuensi yang sulit dihindari dari dinamika konflik di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok global.
“Sebagai pengusaha, kita semua harus mampu melakukan engineering design yang lebih baik untuk mengatasi kenaikan bahan baku ini,” ujar Gobel di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, sektor elektronik menjadi salah satu yang paling terdampak karena porsi material plastik dalam produk bisa mencapai 30 hingga 40 persen. Kenaikan harga bahan baku tersebut secara langsung mengerek biaya produksi dan menekan margin industri.
Dalam situasi ini, langkah redesign atau rekayasa ulang desain produk menjadi strategi kunci untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas yang sama.
Kelompok usaha kecil dan menengah dinilai paling rentan karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan inovasi maupun efisiensi produksi. Gobel menekankan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan yang mendukung, seperti kemudahan impor bahan baku plastik serta pemberian insentif bagi sektor manufaktur.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membuka keran impor barang jadi secara berlebihan. Menurutnya, derasnya arus produk impor—termasuk yang ilegal—justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri dalam negeri.
“Jangan impor dibuka hanya untuk kepentingan jangka pendek, karena pada akhirnya industri kita bisa mati,” ujarnya.
Gobel turut menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang masih menggunakan produk impor dalam sejumlah program, yang dinilai bertolak belakang dengan upaya memperkuat industri nasional.
Ia memperingatkan, tanpa perlindungan dan dukungan yang memadai, tekanan terhadap industri berpotensi berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau tidak ada kemudahan dan keberpihakan, produksi bisa terganggu dan PHK tidak terhindarkan,” katanya.
Saat ini, pelaku industri tengah menghitung ulang strategi harga. Sebagian produsen mulai mempertimbangkan kenaikan harga jual untuk menutup biaya produksi, sementara lainnya memilih bertahan meski harus mengorbankan margin keuntungan.
“Pasti ada yang menaikkan harga, tapi ada juga yang bertahan dengan konsekuensi tidak ada profit,” ujar Gobel, mantan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem tersebut. ***
