DCNews, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membela penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO), dengan menyebut langkah tersebut sebagai strategi percepatan operasional lembaga yang masih berada pada fase awal pembentukan.
Di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran tersebut, BGN menegaskan bahwa keputusan menggandeng pihak ketiga bukan sekadar pilihan teknis, melainkan bagian dari upaya memastikan program gizi nasional berjalan efektif sejak tahap awal implementasi.
Dadan Hindayana menjelaskan, sebagai lembaga baru, BGN masih membangun sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam kondisi tersebut, kemampuan internal dinilai belum sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
“BGN berada dalam fase awal pembangunan, sehingga belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar,” kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Ia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan seperti kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga agenda berskala besar lainnya membutuhkan keahlian khusus yang saat ini lebih dimiliki oleh pihak profesional seperti EO.
Menurutnya, penggunaan jasa EO merupakan langkah strategis untuk menjamin kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO dinilai memiliki kapasitas dalam mengelola berbagai aspek teknis, mulai dari perencanaan acara, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional.
Selain aspek teknis, Dadan menekankan bahwa keterlibatan EO juga mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan sistem kerja terpusat, proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat terdokumentasi secara sistematis.
“Hal ini memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar acara seremonial. Kegiatan tersebut mencakup strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis bagi penjamah makanan untuk meningkatkan standar keamanan pangan.
Dalam konteks ini, kualitas penyelenggaraan dinilai krusial agar pesan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif dan berdampak luas.
Dari sisi efisiensi, Dadan menyebut penggunaan EO lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Ia menilai proses rekrutmen dan pelatihan SDM membutuhkan waktu dan biaya, sementara program harus segera dijalankan.
“EO menjadi solusi jembatan agar program tetap bisa dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” katanya.
Ia juga menyebut EO berperan sebagai mitra strategis yang dapat memberikan masukan dalam perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, hingga optimalisasi anggaran.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh penggunaan anggaran, termasuk untuk jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk pengawasan.
“Setiap pengeluaran dilakukan melalui mekanisme yang sesuai aturan serta dapat diawasi oleh lembaga internal maupun eksternal,” ujarnya. ***
