DCNews, Washington DC. — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Donald Trump mengancam akan memperluas aksi militer terhadap Iran, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyetujui kesepakatan damai di tengah kebuntuan diplomasi.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial pada Kamis (26/3/2026), Trump menyampaikan ultimatum keras yang mempertegas posisi Washington. “Mereka harus segera serius sebelum semuanya terlambat. Jika itu terjadi, tidak ada jalan kembali, dan hasilnya tidak akan baik,” tulisnya, mengindikasikan kemungkinan eskalasi konflik jika negosiasi gagal.
Pernyataan tersebut muncul di tengah narasi yang saling bertolak belakang antara Washington dan Teheran terkait status pembicaraan. Pemerintah Amerika Serikat bersikeras bahwa jalur diplomasi masih terbuka, sementara Iran secara terbuka menolak pendekatan yang diajukan dan memilih mengajukan persyaratan tandingan.
Dalam acara penggalangan dana sehari sebelumnya, Trump bahkan meningkatkan retorikanya dengan menyebut Iran berada dalam posisi lemah. Ia mengklaim Teheran “memohon” untuk mencapai kesepakatan, seraya menegaskan bahwa tekanan militer telah secara signifikan melemahkan kemampuan negara tersebut. Namun, klaim itu dibantah secara implisit oleh sikap Iran yang menyatakan masih “meninjau” proposal dari Washington.
Konflik meningkat sejak Amerika Serikat bersama Israel meluncurkan kampanye pengeboman terhadap target-target di Iran hampir satu bulan terakhir. Respons Teheran dengan menutup Selat Hormuz telah memicu gangguan serius terhadap jalur distribusi minyak global, mendorong volatilitas harga energi dan meningkatkan kekhawatiran pasar internasional.
Awal pekan ini, Trump sempat memberi sinyal jeda taktis dengan menunda selama lima hari rencana serangan terhadap infrastruktur listrik Iran, membuka ruang terbatas bagi diplomasi. Namun, dengan nada ancaman terbaru ini, prospek penyelesaian damai tampak semakin tidak pasti.
Di tengah dinamika tersebut, para analis menilai pendekatan “tekanan maksimum” yang kembali diusung Washington berisiko memperdalam konflik terbuka, sekaligus memperbesar dampak ekonomi global—terutama bagi negara-negara yang bergantung pada stabilitas pasokan energi dari kawasan Teluk. ***
