DCNews, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Tentara Nasional Indonesia memberikan penjelasan resmi terkait informasi penerapan status Siaga 1 di lingkungan militer. DPR menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Puan kepada awak media, usai memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senahan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Ia mengatakan komisi yang membidangi pertahanan akan meminta klarifikasi langsung kepada Tentara Nasional Indonesia mengenai dasar pertimbangan penerapan status siaga tersebut.
Menurut Puan, pada prinsipnya aparat militer memang harus selalu berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai kemungkinan. Namun, penerbitan surat resmi mengenai status Siaga 1 di tengah situasi global saat ini perlu dijelaskan secara rinci.
“Memang aparat militer harus selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak,” kata Puan.
Ia menegaskan penjelasan tersebut penting agar publik memahami konteks kebijakan tersebut secara utuh. Komisi yang akan menindaklanjuti persoalan ini adalah Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.
Sebelumnya, beredar di masyarakat sebuah telegram yang disebut berasal dari Panglima TNI dengan nomor TR/283/2026. Dokumen itu berisi instruksi kepada seluruh jajaran TNI untuk menerapkan status Siaga 1 guna mengantisipasi potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam telegram tersebut tercantum tujuh poin instruksi. Salah satunya memerintahkan Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di wilayah masing-masing.
Instruksi itu juga mencakup pelaksanaan patroli di sejumlah objek vital strategis dan pusat aktivitas ekonomi. Lokasi yang disebut antara lain bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga kantor perusahaan listrik negara.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa TNI memiliki kewajiban utama melindungi negara dan masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk yang bersumber dari dinamika keamanan internasional.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” kata Aulia.
Ia menambahkan kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari prosedur standar militer untuk memastikan seluruh satuan tetap berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai kemungkinan situasi keamanan. ***
