Hensat: Wajar Menkop Ingin Atur Alfamart dan Indomaret demi Koperasi Desa Merah Putih

Date:

DCNews, Jakarta — Wacana pengaturan ritel modern di wilayah pedesaan memicu perdebatan publik setelah Menteri Koperasi mengusulkan pembatasan kehadiran jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan tersebut tidak perlu dipahami secara negatif, melainkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Di tengah sorotan terhadap ekspansi ritel modern hingga ke pelosok, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan perlunya pengaturan agar keberadaan toko modern tidak mematikan potensi ekonomi lokal, khususnya koperasi desa.

Menanggapi hal itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensat, mengatakan pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai langkah strategis seorang menteri untuk memastikan program unggulannya berjalan tanpa hambatan.

“Bagi saya, pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Sebagai menteri, tentu ia ingin program Koperasi Desa Merah Putih berjalan mulus tanpa ada halangan,” kata Hensat, Selasa (24/2/2026).

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi itu menilai, persepsi negatif yang muncul di sebagian masyarakat kemungkinan dipicu oleh kekhawatiran terhadap pembatasan usaha. Padahal, menurut dia, substansi yang ingin ditegaskan adalah pengaturan, bukan pelarangan.

Hensat melihat Menteri Koperasi tengah mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi simpul distribusi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa. Dalam konteks itu, pengaturan pertumbuhan ritel modern dinilai sebagai bentuk penataan ekosistem ekonomi agar terjadi keseimbangan antara usaha besar dan koperasi rakyat.

“Wajar jika Menkop ingin ritel modern berbagi peran dengan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga keduanya bisa tumbuh berdampingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi publik yang lebih komprehensif diperlukan agar kebijakan tersebut tidak ditafsirkan sebagai langkah anti-investasi, melainkan strategi afirmatif untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas di pedesaan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Hindari Spekulasi Publik, Habib Aboe Minta Bareskrim Usut Tuntas Kematian Karumga eks Jampidsus

DCNews, Jakarta – Meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga)...

OJK, DPR, dan Pemkab Ciamis Luncurkan GENIUS, Perkuat Literasi Keuangan untuk Tangkal Pinjol Ilegal

DCNews, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Otoritas Jasa...

Legislator PDIP Minta Masyarakat Waspada Modus Penipuan Digital dan Pinjol Ilegal

DCNews, Jakarta – Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan berbasis...

Gelombang PHK Mengancam, Edy Wuryanto Dorong Pemerintah Terapkan Early Warning System

DCNews, Jakarta- Sebelum gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin...