Hensat: Wajar Menkop Ingin Atur Alfamart dan Indomaret demi Koperasi Desa Merah Putih

Date:

DCNews, Jakarta — Wacana pengaturan ritel modern di wilayah pedesaan memicu perdebatan publik setelah Menteri Koperasi mengusulkan pembatasan kehadiran jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan tersebut tidak perlu dipahami secara negatif, melainkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Di tengah sorotan terhadap ekspansi ritel modern hingga ke pelosok, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan perlunya pengaturan agar keberadaan toko modern tidak mematikan potensi ekonomi lokal, khususnya koperasi desa.

Menanggapi hal itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensat, mengatakan pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai langkah strategis seorang menteri untuk memastikan program unggulannya berjalan tanpa hambatan.

“Bagi saya, pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Sebagai menteri, tentu ia ingin program Koperasi Desa Merah Putih berjalan mulus tanpa ada halangan,” kata Hensat, Selasa (24/2/2026).

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi itu menilai, persepsi negatif yang muncul di sebagian masyarakat kemungkinan dipicu oleh kekhawatiran terhadap pembatasan usaha. Padahal, menurut dia, substansi yang ingin ditegaskan adalah pengaturan, bukan pelarangan.

Hensat melihat Menteri Koperasi tengah mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi simpul distribusi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa. Dalam konteks itu, pengaturan pertumbuhan ritel modern dinilai sebagai bentuk penataan ekosistem ekonomi agar terjadi keseimbangan antara usaha besar dan koperasi rakyat.

“Wajar jika Menkop ingin ritel modern berbagi peran dengan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga keduanya bisa tumbuh berdampingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi publik yang lebih komprehensif diperlukan agar kebijakan tersebut tidak ditafsirkan sebagai langkah anti-investasi, melainkan strategi afirmatif untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas di pedesaan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Inklusi Keuangan Sumbar Tembus 95,37 Persen, OJK Soroti Ancaman Pinjol dan Penipuan Digital

DCNews, Padang – Tingginya akses masyarakat Sumatera Barat terhadap layanan...

50 Kepala Sekolah di Kuningan Dapat Penugasan Baru, 42 Persen Guru Disorot Terjerat Pinjol

DCNews, Kuningan – Persoalan literasi siswa dan kesejahteraan guru...

Harga Emas Antam Hari Ini 3 November 2026 Naik Rp10.000, Simak Daftar Harga Terbaru

DCNews, Jakarta — Harga emas batangan PT Aneka Tambang...

Annisa Mahesa Minta Masyarakat Waspadai Pinjol Ilegal, Pegang Prinsip 2L Sebelum Meminjam

DCNews, Jakarta – Masyarakat diminta tidak terburu-buru menggunakan layanan...