DCNews, Jakarta — Rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening baru untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) menuai sorotan dari DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah memastikan skala program tersebut benar-benar sejalan dengan kebutuhan penerima manfaat dan tidak berujung pada pemborosan anggaran.
Azis menilai, alokasi anggaran sekitar Rp11 triliun melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembukaan rekening secara massal perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurut dia, persoalan utama penyaluran bansos bukan semata-mata akses rekening, melainkan ketepatan data penerima.
“Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” kata Azis di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mempertanyakan kesesuaian target 200 juta rekening baru dengan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening. Ia merujuk data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencatat sekitar 15,3 juta masyarakat usia produktif di Indonesia masih belum memiliki rekening pada 2026.
Perbedaan angka tersebut, menurut Azis, perlu dijelaskan pemerintah secara terbuka agar publik memahami dasar penetapan target 200 juta rekening. Ia meminta pemerintah merinci kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, terutama jika jumlah calon penerima rekening jauh melampaui populasi yang tercatat belum memiliki rekening.
“Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar,” ujarnya.
Azis mengakui digitalisasi dan penggunaan perbankan dapat membantu mempercepat serta memperluas penyaluran bansos. Namun, ia mengingatkan pembukaan rekening baru bagi masyarakat yang sudah memiliki rekening berpotensi menimbulkan duplikasi dan memperbesar jumlah rekening pasif atau dormant.
Karena itu, ia mendesak pemerintah membuka dasar perhitungan target 200 juta rekening sekaligus rincian penggunaan anggaran Rp11 triliun. Evaluasi biaya dan manfaat, menurut dia, diperlukan untuk memastikan belanja tersebut menghasilkan perbaikan nyata dalam penyaluran bansos, bukan sekadar menambah capaian administratif.
“Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda,” kata Azis.
Ia menilai pemerintah semestinya menempatkan penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data, dan integrasi antar-lembaga sebagai prioritas. Langkah tersebut dinilai lebih mendasar untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memang berhak.
“Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” pungkas Azis. ***
