DCNews, Jakarta — Di tengah kebijakan diskon tiket pesawat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melontarkan kritik tajam terhadap langkah pemerintah yang dinilainya hanya bersifat sementara. Ia menegaskan, potongan harga musiman tidak akan menyentuh persoalan mendasar mahalnya tarif penerbangan di Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Lasarus menyebut kebijakan diskon tiket sebagai “solusi semu” yang tidak menyelesaikan akar persoalan.
Menurut dia, tingginya harga tiket pesawat bukan semata-mata akibat kebijakan maskapai, melainkan mencerminkan struktur regulasi dan beban fiskal yang hingga kini belum dibenahi secara komprehensif. “Penurunan harga tiket pesawat itu domain Pemerintah,” ujarnya.
Struktur Kebijakan Dinilai Jadi Akar Masalah
Lasarus berpendapat, terdapat sejumlah komponen kebijakan yang membuat harga tiket penerbangan domestik relatif tinggi dibandingkan negara lain. Ia menekankan perlunya langkah struktural, bukan sekadar intervensi sesaat menjelang periode mudik atau libur panjang.
Setidaknya, menurut Lasarus, ada tiga faktor utama yang disorotnya. Pertama, harga avtur di Indonesia dinilai masih tergolong tinggi dan tetap dikenakan pajak. Padahal, avtur merupakan komponen utama dalam struktur biaya operasional maskapai. Tanpa reformasi kebijakan di sektor ini, menurutnya, ruang penurunan tarif akan selalu terbatas.
Kedua, transportasi udara masih dikategorikan sebagai barang mewah dalam sistem perpajakan. Konsekuensinya, tiket pesawat dikenakan pajak yang menambah beban harga bagi penumpang.
Lasarus menilai klasifikasi tersebut sudah tidak relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas udara.
“Bila pesawat masih dianggap barang mewah, jangan heran tiketnya mahal. Padahal bagi masyarakat di banyak daerah, pesawat adalah satu-satunya akses mobilitas,” katanya.
Ketiga, pajak dan bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi turut meningkatkan biaya operasional maskapai. Beban tersebut pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk tarif yang lebih mahal.
Dorongan Reformasi Permanen
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendorong pemerintah memangkas pajak avtur, menghapus klasifikasi barang mewah untuk tiket pesawat, serta menurunkan bea masuk suku cadang.
Menurutnya, langkah tersebut akan berdampak langsung dan berkelanjutan terhadap harga tiket.
“Dampaknya langsung ke harga tiket dan bukan diskon sesaat,” ujarnya.
Lasarus juga menilai persoalan mahalnya tiket pesawat telah masuk kategori meresahkan masyarakat. Di era keterbukaan informasi, publik dengan mudah membandingkan tarif penerbangan domestik dengan negara lain yang dinilai lebih kompetitif.
Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya cenderung parsial dan reaktif, muncul setiap momentum besar seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, alih-alih melakukan reformasi permanen terhadap struktur biaya industri penerbangan.
“Jangan hanya ramai saat Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” kata Lasarus. ***
