DCNews, Jakarta — Di tengah padatnya agenda sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerima kedatangan seorang warga dari Sumatera Barat yang datang dengan persoalan rumah tangga dan ekonomi yang pelik. Pertemuan itu berlangsung di Lembur Pakuan, Subang, dan menjadi sorotan publik setelah diunggah ke media sosial.
Warga bernama Ropi tersebut mengaku kehilangan istri yang disebutnya pergi bersama pria lain. Dalam waktu hampir bersamaan, sepeda motor miliknya juga ditarik oleh debt collector. Merasa tidak memiliki tempat mengadu, Ropi mendatangi kediaman Dedi untuk meminta bantuan.
Momen pertemuan itu diunggah melalui akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, yang dikutip DCNews, Jumat (13/2/2026).
Dalam video tersebut, Ropi menceritakan langsung kronologi kejadian yang menimpanya.
Menanggapi laporan itu, Kang Dedi, yang juga akrab disapa KDM itu sempat melontarkan candaan melalui akun Instagram pribadinya.
“Istri dibawa lari oleh pria lain, kemudian lapor ke Lembur Pakuan. Lah saya gak punya istri harus lapor ke mana?” tulisnya pada Jumat (13/2/2026).
Kendati berkelakar, Dedi tetap mendengarkan keluhan Ropi secara serius. Ia mencoba menggali duduk persoalan, termasuk status hukum pernikahan Ropi serta mekanisme penarikan kendaraan oleh pihak pembiayaan.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyatakan akan membantu mencarikan jalan keluar, baik melalui pendekatan hukum maupun mediasi keluarga. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Kasus yang dialami Ropi mencerminkan dua persoalan yang kerap muncul di masyarakat: konflik rumah tangga dan sengketa penarikan kendaraan oleh debt collector.
Pemerintah daerah, meski tidak memiliki kewenangan langsung dalam urusan rumah tangga, sering kali menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan solusi ketika menghadapi situasi sulit.
Pertemuan di Lembur Pakuan itu pun menjadi gambaran bagaimana kanal media sosial pejabat publik kini berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga sebagai ruang pengaduan warga. ***
