DCNews, Jakarta — Sedikitnya 85 kabupaten/kota di Indonesia masih tercatat mengalami defisit pangan berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2026 yang merujuk pada survei Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2025. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama di wilayah Indonesia timur.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo sebagai salah satu langkah bertahap untuk memastikan hak dasar tersebut terpenuhi.
“Pangan adalah hak asasi manusia. Negara wajib hadir menyediakan pangan bagi rakyatnya. Stok pangan harus terjamin dari perkotaan hingga perdesaan, dari daerah maju sampai daerah terluar dan tertinggal,” ujar Riyono kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Data Bapanas menunjukkan, dari 85 kabupaten/kota yang masuk kategori defisit pangan, sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia. Papua tercatat memiliki tingkat defisit pangan tertinggi sebesar 35,6 persen, disusul Maluku 30,27 persen.
Defisit pangan, menurut Riyono, terjadi ketika suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri. Ketimpangan antara produksi, stok, akses distribusi, dan daya beli masyarakat berpotensi memicu lonjakan harga yang tidak wajar hingga kelangkaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula.
“Kondisi ini tidak ideal menjelang hari besar keagamaan. Jika tidak diantisipasi, gejolak harga di 85 wilayah itu bisa memunculkan persepsi krisis pangan nasional,” kata Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan tersebut.
Ia meminta Bapanas memperketat pengawasan distribusi dan memastikan kecukupan stok di daerah-daerah rawan. Pemerintah, lanjutnya, juga perlu menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau masyarakat.
“Jangan sampai klaim swasembada beras tercoreng karena di lapangan masyarakat masih merasakan harga mahal. Negara harus hadir melakukan intervensi yang terukur,” ujarnya.
Riyono menambahkan, penguatan produksi pangan lokal menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Program pengembangan food estate di Papua dan Maluku, menurut dia, harus diawasi secara ketat agar benar-benar berdampak pada pengurangan defisit pangan di wilayah tersebut.
Isu ketahanan pangan kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang Ramadan. Pemerintah dituntut tidak hanya memastikan ketersediaan stok nasional, tetapi juga menjamin distribusi yang merata agar tidak terjadi disparitas harga antarwilayah.
Di tengah tekanan inflasi pangan global dan tantangan distribusi di wilayah kepulauan, stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjadi indikator utama efektivitas kebijakan pangan nasional pada 2026. ***
