DCNews, Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah pada Rabu (11/2/2026) meninjau sejumlah rumah susun dan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Palembang, Sumatera Selatan, seraya mendorong percepatan pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik dan fasilitas dasar kota.
Dalam kunjungan yang mencakup kawasan Jakabaring hingga tepian Sungai Musi, Fahri mengatakan pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan perumahan di kota-kota besar tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan sistem mobilitas dan layanan publik.
“Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi hunian vertikal dan memastikan kawasan terpadu benar-benar terintegrasi dengan akses transportasi serta fasilitas publik,” kata Fahri di sela peninjauan, didampingi Asisten III Pemerintah Kota Palembang Akhmad Bastari.
Kunjungan diawali di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jakabaring yang dirancang dengan pendekatan Transit Oriented Development (TOD). Di lokasi itu, Fahri meninjau kondisi bangunan, tingkat keterisian unit, serta konektivitas rusun dengan simpul transportasi dan fasilitas umum di sekitarnya.
Menurut Fahri, konsep TOD menjadi salah satu jawaban atas keterbatasan lahan perkotaan yang kian menyempit. Hunian yang dibangun dekat dengan transportasi massal, ujarnya, dapat menekan biaya perjalanan warga sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup penghuni.
“Hunian yang dekat transportasi publik akan memudahkan mobilitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata,” katanya.
Rombongan kemudian mengunjungi Perumahan Komunitas MBR Nonformal Griya Sumsel Sejahtera, yang diperuntukkan bagi pekerja sektor informal—kelompok yang selama ini kerap menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan perumahan formal. Pemerintah pusat menilai skema penyediaan rumah untuk pekerja nonformal perlu diperluas guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau.
Selain kawasan hunian baru, Fahri juga meninjau permukiman di bantaran Sungai Musi, wilayah 3-4 Ulu, yang dikenal padat dan rentan terhadap kekumuhan. Ia menekankan pentingnya penataan kawasan tepian sungai tidak hanya untuk memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat wajah kota dan potensi ekonominya.
Kunjungan ditutup di Rusun 23/24 Ilir di pusat Kota Palembang. Di lokasi ini, evaluasi difokuskan pada aspek kelayakan bangunan, tata kelola, serta kenyamanan penghuni. Kementerian PKP, kata Fahri, akan mendorong sistem pemeliharaan berkelanjutan agar hunian vertikal tetap layak huni dalam jangka panjang.
Asisten III Pemkot Palembang Akhmad Bastari menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program kementerian, terutama dalam penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman bagi MBR. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Palembang, yang terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. ***
