DCNews, Jakarta — Ketika banjir besar merendam sejumlah kota di Amerika Serikat bersamaan dengan badai salju ekstrem, dan hujan lebat terus memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia, satu pesan menjadi kian jelas: perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sudah hadir, nyata, dan menekan negara-negara untuk segera berbenah. Di Indonesia, DPR menilai lemahnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mitigasi bencana berisiko memperparah dampak cuaca ekstrem yang kian tak terduga.
Peringatan itu mengemuka dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan eskalasi cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan sinyal bahaya yang tak bisa lagi diabaikan. Ia mencontohkan pengalamannya berkomunikasi dengan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat dan baru saja terdampak banjir besar, bersamaan dengan turunnya salju secara ekstrem—kombinasi cuaca yang jarang terjadi sebelumnya.
Menurut Nasir, fenomena tersebut menegaskan bahwa cuaca ekstrem kini bersifat lintas batas dan sistemik, bukan sekadar kejadian alam yang berdiri sendiri.
“Bencana memang berasal dari alam. Tapi ketika manusia gagal mengelola lingkungan dan sumber daya alam dengan baik, dampaknya bisa berlipat ganda dan menghantam sendi-sendi kehidupan,” ujar Nasir.
Ia menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya soal anomali cuaca, melainkan kegagalan tata kelola—mulai dari kebijakan, regulasi, hingga praktik pengelolaan SDA—yang belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia.
Dalam konteks itu, Nasir menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan konsisten dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam sebagai fondasi mitigasi bencana. Regulasi, kata dia, harus memastikan adanya peran aktif manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan yang justru memperbesar risiko bencana akibat cuaca ekstrem.
“Regulasi pengelolaan SDA, termasuk bagaimana manusia berperan di dalamnya, menjadi kunci. Energi sinergi dan kolaborasi menghadapi bencana tidak boleh berhenti di tataran wacana atau sekadar dokumen kebijakan,” tegasnya.
Ia berharap forum Dialektika Demokrasi tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga memicu kesadaran kolektif dan langkah nyata lintas sektor—pemerintah, legislatif, dunia usaha, hingga masyarakat—untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan di tengah ancaman cuaca ekstrem global yang kian intens.
