DCNews, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pengunduran diri sejumlah pimpinan lembaga kunci pasar modal—mulai dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, hingga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman—sebagai langkah etik yang jarang terjadi dan berpotensi menjadi titik balik bagi pemulihan kepercayaan investor di tengah tekanan pasar keuangan nasional.
Namun, Said menegaskan bahwa gestur pertanggungjawaban personal tersebut tidak akan cukup tanpa diikuti pembenahan kebijakan struktural, terutama menyangkut tata kelola pasar modal dan aturan kepemilikan saham publik (free float) yang selama ini dinilai rapuh dan rawan distorsi.
“Langkah beliau-beliau ini menunjukkan pertanggungjawaban etik yang baik. Keteladanan seperti ini jarang di negeri ini. Ini sinyal yang positif untuk menguatkan kepercayaan investor,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).
Pengunduran Diri Bukan Akhir, tapi Awal Reformasi
Menurut Said, kepercayaan pasar tidak bisa dipulihkan hanya dengan pergantian figur. Investor, kata dia, menuntut kepastian kebijakan, transparansi, serta mekanisme pasar yang adil dan likuid—hal-hal yang selama ini menjadi sorotan, terutama saat volatilitas pasar meningkat dan praktik manipulasi harga kembali dipertanyakan.
Ia menyebut DPR, khususnya Komisi XI, telah mendorong OJK untuk mempercepat reformasi kebijakan pasar modal yang lebih mendasar, salah satunya melalui penataan ulang kebijakan free float saham.
Reformasi Free Float: Dari Likuiditas hingga Transparansi
Said mengungkapkan bahwa DPR dan OJK telah menyepakati kerangka perbaikan kebijakan free float dalam rapat kerja pada 3 Desember 2025. Reformasi ini diarahkan untuk memperbaiki likuiditas pasar, menekan potensi rekayasa harga, serta memperkuat kepercayaan investor domestik dan asing.
“Free float tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Ia harus menjadi instrumen untuk memperdalam pasar, meningkatkan transparansi, dan memastikan harga saham mencerminkan mekanisme pasar yang sehat,” ujar Said, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.
Dalam kesepakatan tersebut, sejumlah poin teknis disorot, antara lain:
- Perhitungan free float saat IPO hanya mencakup saham yang benar-benar dilepas ke publik.
- Kewajiban mempertahankan free float minimum selama setidaknya satu tahun pasca-IPO.
- Peningkatan ambang batas free float berkelanjutan dari 7,5 persen menjadi kisaran 10–15 persen, disesuaikan dengan kapitalisasi pasar emiten.
Said menekankan, penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan mempertimbangkan penguatan basis investor domestik, pemberian insentif yang tepat, serta pengawasan yang efektif agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Pasar Modal untuk Perusahaan Menengah dan Kecil
Lebih jauh, Said menyoroti peran strategis pasar modal dalam menopang perekonomian nasional, khususnya sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan menengah dan kecil. Karena itu, reformasi free float tidak semata bertujuan merespons gejolak jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari agenda pendalaman pasar dan penguatan struktur ekonomi domestik.
“Kita ingin pasar modal menjadi rumah yang sehat bagi pertumbuhan perusahaan nasional, bukan arena spekulasi sempit,” kata politikus dari PDIP itu..
DPR Awasi Reformasi dan Pengisian Kursi OJK
Said memastikan, poin-poin reformasi kebijakan pasar modal tersebut akan menjadi fokus pengawasan DPR ke depan. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga akan segera membahas mekanisme pengisian jabatan pimpinan OJK yang kosong, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan regulator di tengah tuntutan reformasi dan tekanan pasar yang belum sepenuhnya mereda. ***
