DCNews, Jakarta — Perpindahan Fahri Hamzah dari dunia parlemen ke lingkaran eksekutif membuka perspektif baru tentang bagaimana kekuasaan bekerja di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Wakil Ketua DPR itu menilai, ruang eksekutif justru menuntut disiplin, ketenangan, dan keberanian mengambil keputusan—sesuatu yang sangat berbeda dengan dinamika politik di parlemen.
Berbicara dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Fahri mengungkapkan bahwa perubahan paling mendasar yang ia rasakan adalah batas antara pengetahuan dan ruang bicara. Di parlemen, ia merasa bebas berkomentar karena sebagian besar isu berada di wilayah yang bisa dibuka ke publik. Namun di pemerintahan, situasinya berbalik.
“Kalau di DPR, kita tahu sedikit tapi bisa ngomong banyak. Kalau di eksekutif, kita tahu banyak hal tapi enggak boleh ngomong,” kata Fahri, yang kini menjabaf sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permainan (PKP), dikutip Selasa (13/1/2026).
Menurut Fahri, ruang eksekutif adalah tempat di mana wacana harus berujung pada keputusan konkret. Ide dirumuskan, kebijakan ditulis, anggaran digerakkan, dan hasilnya harus terasa langsung di masyarakat. Dari sanalah, ia menilai perubahan nasib rakyat lebih banyak ditentukan.
“Di parlemen, tugas utamanya bicara dan mengawasi. Tapi yang benar-benar menggerakkan negara itu eksekutif,” ujarnya.
Peralihan ini, kata Fahri, menuntut penyesuaian serius, termasuk kemampuan menahan diri dari komentar publik yang berlebihan. Bagi dia, disiplin semacam itu justru menjadi kunci efektivitas pemerintahan.
Dalam diskusi yang sama, Fahri menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilainya masih timpang. Ia menyebut fenomena kesenjangan sebagai masalah struktural yang belum terselesaikan. “Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak,” ucapnya singkat.
Ia juga mengingatkan kritik lama soal peran BUMN yang kerap masuk ke sektor usaha rakyat. Menurut Fahri, ada trauma historis di masyarakat yang seharusnya disembuhkan, bukan diperbesar dengan prasangka terus-menerus terhadap pemerintah.
Soal Presiden Prabowo Subianto, Fahri berbicara dengan nada yang tegas dan tanpa basa-basi. Ia menyebut Prabowo sebagai presiden yang paling sering disalahpahami publik.
Dalam pengamatannya, Prabowo justru tampil sebagai pemimpin yang mengambil keputusan secara mandiri, tanpa dikendalikan kekuatan di belakang layar.
“Kalau saya bilang, Pak Prabowo itu mungkin satu-satunya presiden yang paling kuat, karena dia putuskan sendiri,” kata Fahri.
Ia menepis anggapan bahwa presiden berada di bawah kendali kelompok tertentu. Menurutnya, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan langsung tentang apa yang dianggap paling baik bagi rakyat.
Gaya kepemimpinan tersebut, kata Fahri, kerap menimbulkan kejutan di tubuh birokrasi. Salah satunya terlihat dari kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa proses negosiasi panjang atau kompromi politik berbelit.
Langkah cepat itu, menurut Fahri, lahir dari kesadaran bahwa mengulang pola lama sambil berharap hasil berbeda hanya akan berujung kegagalan. Ia menyebut Prabowo kerap menggemakan pandangan Albert Einstein tentang kegilaan melakukan hal yang sama berulang kali dengan harapan hasil berbeda.
Dalam konteks global, Fahri menilai Prabowo memiliki keunggulan yang jarang dimiliki pemimpin lain. Ia menyebut presiden memahami bahasa geopolitik dan mampu berkomunikasi langsung dengan para pemimpin dunia seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, hingga Emmanuel Macron.
“Bukan karena disodorkan staf, tapi peta itu sudah ada di dalam dirinya,” ujar Fahri.
Menanggapi kritik kelompok masyarakat sipil, Fahri menilai sebagian kegelisahan tersebut berangkat dari trauma masa lalu. Ia menegaskan Prabowo bukan sosok yang anti-demokrasi.
Menurut Fahri, sejak muda Prabowo telah bersentuhan dengan dunia aktivisme dan intelektual. Komitmen terhadap kebebasan sipil dan media, kata dia, tetap berjalan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Ia juga menyebut sejumlah regulasi yang kini dipersoalkan publik sejatinya merupakan kelanjutan dari proses legislasi panjang, bukan produk mendadak pemerintahan baru.
Bagi Fahri, kehadiran Prabowo setelah 25 tahun reformasi harus dibaca sebagai fase baru kepemimpinan nasional. Seorang figur dengan pengalaman sejarah panjang memimpin di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Ia mengajak publik menilai langkah-langkah pemerintah dengan kepala dingin dan ukuran yang lebih objektif. “Yang dia lakukan sering kali luar biasa, dan dilakukan tanpa banyak bicara,” kata Fahri.
Ia menutup pandangannya dengan satu pesan: kepemimpinan Presiden Prabowo seharusnya dinilai dari hasil nyata, bukan dari prasangka yang terus diwarisi dari masa lalu. ***
