DCNews, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan, menegaskan pentingnya sikap konsisten Indonesia dalam menyikapi dinamika geopolitik global, menyusul operasi militer Amerika Serikat (AS) di Caracas, Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Junico, yang akrab disapa Nico Siahaan, menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya prinsip penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan komitmen menjaga perdamaian dunia.
“Kalau menurut saya, kita harus konsisten terhadap amanah UUD 1945,” kata Nico kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Menurut Nico, konsistensi politik luar negeri Indonesia menjadi kunci dalam menjaga marwah bangsa sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan global. Ia menilai prinsip tersebut harus berlaku universal, tanpa melihat siapa negara pelaku maupun siapa yang menjadi korban.
“Sikap kita terhadap isu kedaulatan harus konsisten, sebagaimana perjuangan kita membela saudara-saudara kita di Palestina,” ujarnya.
Nico tidak menampik bahwa operasi militer AS di Venezuela dapat dipandang sebagai bentuk penjajahan dalam konteks modern. Peristiwa tersebut, kata dia, mencerminkan rapuhnya tatanan internasional dalam menegakkan keadilan dan menghormati kedaulatan negara.
“Banyak yang mengecam, tetapi tidak diikuti dengan tindakan tegas, terutama dari PBB yang seharusnya menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional,” kata Nico.
Ia menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu mengambil peran yang lebih aktif dan tegas dalam merespons konflik global yang melibatkan pelanggaran kedaulatan negara. Ketidaktegasan lembaga internasional tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan preseden buruk bagi stabilitas dan perdamaian dunia.
Nico juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi moral yang kuat untuk bersuara di forum internasional. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara tegas menolak penjajahan dalam konstitusi negara.
“Konsistensi ini penting agar Indonesia tetap dipercaya sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nico berharap pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan jalur diplomasi multilateral untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai serta mendesak lembaga internasional agar tidak bersikap ambigu terhadap tindakan yang mengancam kedaulatan suatu negara.
Menurutnya, tanpa sikap tegas dan nyata dari komunitas internasional, khususnya PBB, praktik kekerasan dan intervensi sepihak berisiko menjadi hal yang dianggap wajar, sehingga merusak upaya kolektif menjaga perdamaian dan keamanan global. ***
