DCNews, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraks PKS, Amin Ak mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak tidak langsung dari dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan Venezuela, terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, Amin menilai eskalasi geopolitik global berpotensi memicu volatilitas harga minyak dunia, tekanan nilai tukar rupiah, serta membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi.
“Dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, setiap eskalasi geopolitik akan meningkatkan persepsi risiko pasar. Dampaknya bisa dirasakan negara berkembang seperti Indonesia, terutama melalui fluktuasi harga komoditas strategis,” ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Menurut Amin, sebagai negara yang masih berstatus net importir minyak, Indonesia perlu menyikapi kondisi tersebut dengan kewaspadaan kebijakan, tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai konsisten menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal. Namun, ia menekankan bahwa kompleksitas dinamika global saat ini menuntut antisipasi yang lebih sistematis dan terukur.
“Gejolak eksternal tidak boleh mengganggu agenda pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berbasis manajemen risiko yang kuat,” katanya.
Amin juga menyoroti keterlibatan negara-negara besar seperti China dan Rusia dalam isu Venezuela yang dinilai dapat memperbesar ketidakpastian pasar global. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara yang berkonflik, tetapi juga menjalar ke negara lain melalui jalur harga energi, arus modal, dan nilai tukar.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan ketahanan APBN menjadi kunci utama. Pemerintah diminta terus mengevaluasi asumsi makro, terutama harga minyak dan nilai tukar, agar APBN mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Apalagi Indonesia saat ini masih fokus pada pemulihan sosial ekonomi dan pembangunan infrastruktur pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera,” ujar Amin.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, pengelolaan subsidi energi yang rentan terhadap fluktuasi global harus dilakukan secara lebih bijak dan tepat sasaran.
“Ke depan, subsidi harus semakin diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan fiskal,” ucapnya.
Amin juga menekankan perlunya koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta memperkuat kepercayaan pasar.
Menutup pernyataannya, Amin menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus dibarengi dengan penguatan fondasi ekonomi domestik.
“Netralitas dalam konflik global tidak berarti abai terhadap risiko. Ketahanan energi dan fiskal adalah prasyarat agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya. ***
