DCNews, Jakarta — Indonesia telah melampaui fase perubahan iklim dan kini berada dalam kondisi krisis iklim yang nyata, ditandai oleh cuaca ekstrem, ketidakpastian musim, serta meningkatnya risiko bencana yang mengancam kehidupan sosial dan ekonomi. Situasi ini menuntut langkah cepat dan terukur melalui percepatan transisi energi menuju sumber energi terbarukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam acara Refleksi Akhir Tahun MPR RI di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Forum tersebut menjadi ajang laporan publik atas kinerja lembaga selama setahun terakhir, khususnya pada isu energi, lingkungan hidup, dan ketahanan ekonomi nasional.
“Saya sudah tidak ingin lagi menggunakan istilah perubahan iklim. Hari ini kita sudah berada di tahap krisis iklim—satu tingkat di atas perubahan iklim dan satu tingkat di bawah bencana iklim,” kata Eddy.
Eddy menilai, meski perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang telah melampaui 5 persen pada kuartal sebelumnya, sektor energi masih menyimpan persoalan struktural. Indonesia, kata dia, berada dalam posisi paradoks: kaya sumber daya energi, tetapi tetap bergantung pada impor.
“Cadangan gas dan batu bara kita sangat besar, bahkan batu bara bisa diproduksi hingga ratusan tahun ke depan. Di saat yang sama, potensi energi terbarukan—surya, panas bumi, air, angin, hingga arus laut—tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan diesel masih tinggi. Menurut Eddy, kondisi ini bukan hanya membebani fiskal, tetapi juga melemahkan ketahanan energi nasional.
“Ini adalah paradoks energi yang harus kita akhiri. Jawabannya jelas: transisi energi,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Selain aspek ekonomi, Eddy menyoroti dampak langsung krisis iklim yang kini dirasakan masyarakat. Cuaca ekstrem, pola hujan yang tidak menentu, banjir, hingga gelombang panas kian sering terjadi dan berdampak luas terhadap infrastruktur, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Dalam beberapa pekan terakhir, hujan berintensitas tinggi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa Tengah, dan Bali memicu banjir dan longsor yang mengganggu kehidupan warga. “Musim sudah sulit diprediksi. Hujan deras bisa turun saat kemarau. Ini bukti krisis iklim sudah terjadi di depan mata,” ujarnya.
Road Map Energi dan Peluang Ekonomi Hijau
Eddy menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan peta jalan pengembangan ketenagalistrikan melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2034. Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan penambahan hampir 73 gigawatt pembangkit listrik baru, dengan sekitar 52 gigawatt berasal dari energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, agenda ini bukan sekadar kebijakan lingkungan, melainkan juga strategi ekonomi jangka panjang. “Transisi energi membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan industri manufaktur dalam negeri, serta pembentukan ekonomi baru yang berkelanjutan,” kata Eddy.
Ia mengakui kebutuhan investasi untuk transisi energi tergolong besar. Dalam satu dekade ke depan, Indonesia diperkirakan memerlukan dana sekitar 190 miliar dollar AS atau setara Rp 3.400 triliun, dengan kebutuhan tahunan mencapai sekitar 19 miliar dollar AS.
Namun, Eddy menilai manfaat ekonominya jauh melampaui biaya yang dikeluarkan. Transisi energi diproyeksikan mampu menciptakan hingga 1,7 juta lapangan kerja hijau, meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta mendorong berkembangnya ekonomi karbon yang kini telah memiliki landasan hukum.
“Transisi energi tidak lagi bisa ditunda. Ini adalah kunci bagi Indonesia untuk keluar dari krisis iklim sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang,” pungkasnya. ***
