DCNews, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Lalu Lintas Polri, sembari menegaskan bahwa efektivitas kebijakan lalu lintas hanya dapat diukur dari dampaknya di lapangan. Dalam gaya pemaparan yang ia sebut humanis dan komprehensif, Korlantas dinilai menunjukkan upaya serius memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian.
“Polisi lalu lintas merupakan “wajah terdepan” Polri, karena setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Habib Aboe dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri dan Dirlantas seluruh Polda se-Indonesia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025) yang salah satu agenda adalah membahas kesiapan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025-2026.
Lebih lanjut, Habib Aboe menyebut pendekatan humanis yang ditampilkan jajaran Korlantas dalam rapat bukan sekadar gaya komunikasi, tetapi bagian penting dari upaya membangun kembali relasi publik–kepolisian.
“Wajah polisi itu yang paling nampak adalah lalu lintas. Dan tadi dibuktikan dengan penyampaian yang humanis. Ini bukan puja-puji, tapi hal penting karena masyarakat melihat keamanan dari polisi lalu lintas,” ujarnya.
Habib Aboe juga menyoroti posisi strategis sektor lalu lintas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, kewenangan yang diperkuat oleh UU tersebut menuntut profesionalisme tinggi serta pelaksanaan yang konsisten tanpa intervensi kepentingan pihak lain.
Politisi PKS itu mengingatkan agar seluruh konsep dan strategi yang dipaparkan Korlantas tidak berhenti pada presentasi. “Semoga apa yang dipaparkan bukan hanya kata-kata, tapi menjadi fakta di lapangan,” ucap anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut.
Dalam rapat tersebut, Habib Aboe juga menyinggung data kecelakaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024–2025. Tercatat 3.434 kejadian kecelakaan lalu lintas, angka yang ia sebut harus menjadi alarm untuk memperkuat keselamatan dan kualitas pelayanan publik di sektor jalan raya.
“Data tersebut harus menjadi perhatian serius untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan bagi masyarakat,” kata Sekjen DPP PKS periode 2020-2025 tersebur. ***
