DCNews, Rhode Island — Dua hakim federal Amerika Serikat memutuskan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menangguhkan bantuan pangan bagi puluhan juta warga selama penutupan (shutdown) pemerintah berpotensi melanggar hukum. Dalam putusan yang dikeluarkan Jumat waktu setempat, hakim memerintahkan pemerintah segera menggunakan dana darurat agar program bantuan pangan tetap berjalan pada November ini.
Hakim Distrik AS John McConnell di Rhode Island sebagaimana dikutip DCNews, Sabtu (1/11/2025) menyatakan, Departemen Pertanian harus “segera mendistribusikan dana kontingensi” untuk menjaga kelangsungan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP), yang menopang kehidupan lebih dari 42 juta warga AS di 22 juta rumah tangga.
Ia menegaskan bahwa kegagalan pemerintah menggunakan dana darurat yang sudah disiapkan merupakan tindakan “melanggar hukum dan tidak berperikemanusiaan.”
“Jelas, jika dibandingkan antara jutaan orang yang terancam kelaparan dengan alasan administratif untuk tidak menggunakan dana darurat, keadilan berpihak pada rakyat yang membutuhkan makanan,” kata McConnell.
Beberapa menit sebelumnya di Boston, Hakim Distrik AS Indira Talwani juga menolak argumen pemerintahan Trump yang menyatakan tidak dapat secara hukum menggunakan miliaran dolar dari sumber pendanaan alternatif. Ia memberi waktu hingga 3 November bagi pejabat Departemen Pertanian untuk menyerahkan laporan tentang bagaimana pemerintah akan memastikan pendanaan program SNAP setidaknya sebagian tetap berjalan.
Instruksi Langsung dari Trump
Menanggapi keputusan pengadilan, Trump menulis di media sosial bahwa dirinya telah “meminta pengacara pemerintah untuk menjelaskan secara hukum bagaimana mendanai SNAP secepat mungkin.”
Namun, Trump juga menyalahkan Partai Demokrat atas penutupan pemerintah yang telah menghentikan sebagian besar layanan publik sejak 1 Oktober.
“Penutupan ini disebabkan Demokrat yang menolak kesepakatan anggaran. Walaupun kami akan mematuhi keputusan pengadilan, pencairan dana tetap butuh waktu karena birokrasi negara bagian,” tulisnya.
Potensi Krisis Pangan
Departemen Pertanian sebelumnya mengumumkan bahwa tanpa persetujuan anggaran baru dari Kongres, bantuan pangan akan dihentikan mulai November. Para advokat sosial memperingatkan, keputusan itu dapat memperburuk kerawanan pangan di seluruh negeri, terutama bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah dan pegawai federal yang sudah sebulan tak menerima gaji akibat shutdown.
Menurut Departemen Kehakiman, pemerintah masih memiliki dana kontingensi sebesar US$5,25 miliar, sementara biaya operasional SNAP per bulan mencapai US$8–9 miliar. McConnell juga meminta pemerintah mempertimbangkan penggunaan sumber dana federal lain, termasuk penerimaan bea cukai yang dilaporkan berisi lebih dari US$23 miliar, untuk menambah cadangan yang ada.
Gugatan Serentak di Dua Negara Bagian
Kedua putusan ini berasal dari dua gugatan berbeda yang diajukan oleh koalisi negara bagian dan organisasi sosial yang dipimpin Partai Demokrat. Kasus pertama diajukan oleh sejumlah lembaga nirlaba dan pemerintah kota di Rhode Island, sementara kasus kedua berasal dari gugatan bersama lebih dari dua lusin negara bagian dan Distrik Columbia.
Dengan putusan ganda ini, tekanan terhadap pemerintahan Trump semakin meningkat di tengah kritik luas atas dampak sosial shutdown yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Para pakar hukum menilai keputusan ini bisa menjadi preseden penting bagi batas kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat fiskal. ***
