DCNews, Surabaya — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi A DPRD Jatim yang menginisiasi revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibum). Dukungan ini diberikan sebagai respons terhadap maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang dinilai telah menjadi darurat sosial di masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, menegaskan bahwa revisi perda tersebut merupakan langkah maju dalam menghadapi tantangan sosial di era digital. Ia menilai fenomena seperti judi online, pinjol ilegal, hingga penggunaan pengeras suara berlebihan (sound horeg) sudah menjadi gangguan nyata terhadap ketenteraman publik.
“Masalah judi online dan pinjol ilegal bukan lagi sekadar gangguan kecil, tapi sudah menjadi ancaman terhadap ketenteraman dan moral masyarakat. Karena itu, regulasi baru ini harus memberi perlindungan nyata bagi warga Jawa Timur,” ujar Harisandi dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, praktik judi online dan pinjol ilegal tidak hanya merusak ekonomi keluarga, tetapi juga memicu kriminalitas dan gangguan kesehatan mental di berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, PKS mendorong agar raperda yang tengah disusun memuat larangan tegas terhadap pelaku maupun penyebar aktivitas ilegal tersebut.
PKS juga meminta agar mekanisme pencegahan dapat dijalankan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penegakan aturan, kata Harisandi, perlu dimulai dari lingkungan birokrasi dan lembaga publik, seperti ASN, pegawai BLUD, dan BUMD, sebagai bentuk keteladanan dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dari praktik kejahatan digital.
Selain itu, PKS mengusulkan agar konsep “patroli digital” yang akan dimuat dalam raperda dikonsultasikan dengan kementerian terkait untuk memastikan dasar hukum yang kuat. Langkah ini penting guna memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan siber, serta melindungi situs dan akun media sosial milik pemerintah daerah dari penyalahgunaan.
Di sisi lain, Fraksi PKS menekankan pentingnya edukasi dan rehabilitasi bagi korban pinjol ilegal dan judol. Harisandi menyebut bahwa penyadaran harus dimulai dari keluarga dan sekolah, dengan melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z dalam gerakan literasi digital dan keuangan.
“Generasi muda harus diajak menjadi garda depan pencegahan. Mereka paling rentan, tapi juga paling potensial untuk menjadi agen literasi digital yang bisa menyelamatkan masyarakat dari jebakan pinjol dan judol,” ujarnya.
Selain isu digital, PKS juga menyoroti perlunya pengaturan tegas terhadap penggunaan pengeras suara berlebihan serta pengawasan peredaran pangan berbahaya. Keduanya dianggap bagian integral dari ketenteraman umum yang harus diatur dengan pendekatan pembinaan dan kesadaran hukum.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menyerukan agar pembahasan Raperda Trantibum dilakukan secara partisipatif dan terbuka, dengan melibatkan ahli hukum, pakar digital, akademisi, serta masyarakat sipil.
“Fraksi PKS berharap Raperda ini tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen pelindung masyarakat dari ancaman sosial dan digital yang makin kompleks. Semoga langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun Jawa Timur yang lebih tenteram, beretika, dan berkeadaban,” tutup Harisandi. ***
