DCNews, Jakarta — Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pimpinan dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan etik. DKPP sebelumnya hanya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan empat komisioner terkait penggunaan jet pribadi yang menghabiskan anggaran hingga Rp90 miliar saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Fakta-fakta di persidangan DKPP telah jelas terbukti dan diakui para pihak. Karena itu publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak,” kata Jeirry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/10/2025).
KPU RI menjadi sorotan publik setelah Ketua dan empat komisionernya dilaporkan menggunakan jet pribadi dalam sejumlah perjalanan dinas selama Pemilu 2024. Kasus tersebut kemudian disidangkan oleh DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Afifuddin (Ketua KPU), Idham Kholik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.
Menurut Jeirry, keputusan itu mencerminkan standar ganda penegakan etik di tubuh DKPP. Ia menilai, dalam kasus lain dengan pelanggaran lebih ringan, sanksi yang dijatuhkan justru lebih berat, bahkan sampai pada pemberhentian tetap penyelenggara pemilu.
“Putusan ini menimbulkan kesan kuat bahwa DKPP tidak lagi berdiri tegak sebagai penjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Lembaga ini tampak mulai kompromistis dan berpotensi dipengaruhi kepentingan politik,” ujarnya.
Jeirry menegaskan, lemahnya sanksi DKPP berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemilu di Indonesia. “Sulit mengharapkan DKPP berperan sebagai benteng moral bagi demokrasi elektoral bila mereka sendiri tidak konsisten menegakkan etik,” tambahnya.
Dorongan ke DPR untuk Bertindak Tegas
Dalam konteks ini, TePI Indonesia mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI yang berencana memanggil jajaran KPU untuk dimintai klarifikasi. Namun, Jeirry mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti pada pemanggilan semata.
“Komisi II memang tidak punya kewenangan menjatuhkan sanksi etik seperti DKPP, tapi mereka punya instrumen sanksi politik dan administratif yang bisa digunakan untuk menjaga integritas lembaga,” ujarnya.
Menurut Jeirry, DPR bisa merekomendasikan Presiden agar mengevaluasi kinerja dan integritas para komisioner KPU, serta menunda pembahasan anggaran tambahan atau program khusus hingga KPU menunjukkan komitmen memperbaiki transparansi dan akuntabilitasnya.
Selain itu, DPR juga bisa membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki lebih dalam dugaan penyalahgunaan anggaran dan potensi pelanggaran hukum dalam kasus jet pribadi tersebut.
“Komisi II DPR sebaiknya juga memanggil DKPP untuk menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan etik yang melatarbelakangi putusan ringan ini,” kata Jeirry menegaskan.
Ia menilai, langkah-langkah tersebut penting untuk memulihkan kredibilitas kelembagaan pemilu. “Kasus ini bukan sekadar pelanggaran individu, tapi telah mencederai kepercayaan publik terhadap seluruh arsitektur penyelenggaraan pemilu,” ucapnya.
Jeirry menutup pernyataannya dengan mendesak DPR bersikap tegas dan terbuka agar skandal ini menjadi momentum pemulihan moral dan integritas demokrasi Indonesia.
“Negeri ini tidak boleh dikendalikan oleh lembaga yang mengabaikan tanggung jawab etik dan moral di hadapan publik,” tandasnya. ***
