DCNews, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, memuji langkah cepat pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) yang memastikan 110 Warga Negara Indonesia (WNI) korban online scam di Kamboja segera dipulangkan ke tanah air. Ia menilai langkah ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik eksploitasi digital lintas negara.
“Saya mengapresiasi langkah cepat Kementerian P2MI yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan. Ini bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam ketika warganya menjadi korban eksploitasi digital lintas negara,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).
Sebelumnya, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan segera dipulangkan ke Indonesia. Para korban diketahui melarikan diri dari sebuah perusahaan penipuan daring yang beroperasi di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja.
Mukhtarudin menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi warganya dan kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh korban dapat kembali dengan selamat. Dari total korban, 97 WNI berhasil melarikan diri lebih dulu, sementara 13 lainnya berhasil diselamatkan oleh tim P2MI di lapangan.
Peringatan Bahaya Penipuan Online dan Kerja Paksa
Menanggapi kasus tersebut, Nurhadi menekankan pentingnya menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan nasional terhadap bahaya modus penipuan daring yang berujung pada kerja paksa. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan pendampingan menyeluruh bagi para korban setelah tiba di tanah air.
“Kasus ini harus jadi peringatan serius bagi kita semua. Modus penipuan online yang berujung pada kerja paksa bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga soal kemanusiaan. Penanganan tidak boleh berhenti di bandara. Harus ada pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar para korban benar-benar pulih dan tidak kembali terjebak dalam situasi yang sama,” tegasnya lagi.
Dorongan Perkuat Sistem Perlindungan Pekerja Migran
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Nurhadi menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak lagi terjerat perekrutan ilegal.
“Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Kita tidak boleh lagi kecolongan dengan praktik perekrutan ilegal yang menjebak anak muda dengan janji kerja palsu,” ujarnya.
Nurhadi menegaskan, kehadiran negara tidak hanya saat pemulangan korban, tetapi juga dalam memastikan perlindungan menyeluruh sejak proses awal penempatan.
“Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tapi memastikan warganya terlindungi. Setiap kasus harus menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari hulu sampai hilir,” tambahnya.
Komitmen DPR Kawal Perlindungan Migran
Menutup pernyataannya, Nurhadi memastikan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mengawal upaya perlindungan bagi pekerja migran dan WNI di luar negeri.
“Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal agar perlindungan bagi pekerja migran dan WNI di luar negeri semakin kuat, manusiawi, dan berkeadilan,” pungkas politisi Partai NasDem itu. ***
