DCNews, Jakarta — Bagi pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, uang negara yang diam di rekening perbankan daerah bukan sekadar angka dalam laporan fiskal. Itu adalah cermin dari “ketidakmampuan birokrasi untuk berpikir kreatif”, dan, dalam kata-katanya sendiri, “musibah bagi negara.”
Dalam diskusi santai bersama wartawan di Jakarta, Kamis (23/10/2025), Direktur Eksekutif Voxpol Center itu menyinggung fenomena dana pemerintah daerah senilai Rp234 triliun yang belum terserap dan masih mengendap di bank. Bagi Pangi, situasi ini mengingatkan pada ironi lama di republik: pemerintah kerap kekurangan ide, bukan kekurangan uang.
> “Lucu sekali, negara punya uang tapi tidak bisa membelanjakan. Ini bukan prestasi, tapi musibah,” ujarnya, menekankan bahwa indikator keberhasilan birokrasi seharusnya diukur dari manfaat bagi rakyat, bukan sekadar laporan penyerapan anggaran.
Dana Tidur, Ekonomi Tertahan
Fenomena dana mengendap ini, menurut Pangi, menghambat sirkulasi ekonomi di tingkat lokal. Ia mengingatkan pesan Ketua Komite Investasi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa dana publik harus “berputar”, bukan “ditabung”.
“Uang rakyat tidak boleh tidur di bank. Kalau tidak digunakan, berarti gagal memutar ekonomi daerah,” tegasnya.
Bagi Pangi, persoalan ini bukan sekadar teknis keuangan. Ia melihatnya sebagai masalah mentalitas birokrasi: kecenderungan menunda, menunggu, dan baru bergegas di akhir tahun.
“Setiap akhir tahun, barulah kegiatan ramai—ngecat gedung, perjalanan dinas, rapat-rapat. Seolah prestasi diukur dari seberapa cepat anggaran dihabiskan, bukan dari manfaatnya,” sindirnya.
Pusat Dominan, Daerah Terpinggirkan
Dalam pandangan Pangi, masalah serapan anggaran juga terkait dengan tren baru sentralisasi pembangunan. Ia menyinggung pola di mana pemerintah pusat mengambil alih proyek-proyek strategis di daerah — situasi yang membuat sebagian kepala daerah merasa kehilangan ruang gerak.
“Bupati ada yang senang, karena proyek langsung dikerjakan pusat. Tapi ada juga yang kecewa karena daerahnya seolah hanya jadi penonton,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah, dari sekitar Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun, bisa berimbas serius pada stabilitas lokal. “Kalau transfer terganggu, gaji P3K, THL, bahkan tenaga paruh waktu bisa ikut macet. Itu bukan sekadar masalah anggaran, tapi masalah kepercayaan publik,” ujar Pangi.
Sanksi dan Akal-Akalan
Bagi Pangi, ancaman sanksi bagi daerah yang gagal menyerap anggaran justru bisa membuka ruang baru bagi praktik manipulasi.
“Setiap ada aturan, selalu ada akal. Kalau pemerintah pusat menekan soal serapan, jangan kaget kalau nanti laporan keuangan tiba-tiba semuanya tampak bagus di atas kertas,” katanya dengan nada satir.
Ia menyoroti kecenderungan “kosmetik anggaran” yang kerap terjadi di penghujung tahun. “BUMN saja bisa kelihatan untung padahal buntung. Begitu juga daerah, bisa saja laporan serapan tinggi tapi dampak nyatanya nihil,” ujarnya.
Uang Bukan untuk Ditabung, Tapi Menggerakkan Roda Ekonomi
Di akhir diskusi, Pangi menegaskan kembali pandangannya: bahwa anggaran publik bukan untuk ditabung, melainkan untuk menggerakkan ekonomi dan menyejahterakan rakyat.
“Pemerintah harus ingat, uang negara bukan tabungan birokrasi. Itu modal pembangunan rakyat. Kalau disimpan, ekonomi mati. Kalau diputar, kesejahteraan hidup,” tutupnya. ***
