DCNews, Jakarta — Upaya menjembatani hasil diplomasi parlemen dengan kebutuhan nyata masyarakat menjadi sorotan dalam langkah Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang mendorong peran aktif perguruan tinggi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa kampus memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap kesepakatan internasional tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan konkret.
Di tengah dinamika kerja sama global yang kian kompleks, parlemen Indonesia dinilai membutuhkan dukungan akademik untuk menerjemahkan berbagai hasil forum internasional menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
Irine menyatakan bahwa kampus merupakan ruang paling ideal untuk menguji dan memperkaya kerja-kerja parlemen melalui kritik serta masukan konstruktif.
“Kampuslah tempat yang paling tepat untuk kerja-kerja parlemen ini mendapatkan kritik ataupun masukan yang membangun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).
Ia menekankan, setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral—termasuk dalam forum WAIPA—harus diimplementasikan secara nyata oleh negara anggota, termasuk Indonesia, melalui kebijakan domestik yang berdampak langsung.
Dorongan tersebut menjadi latar belakang langkah BKSAP DPR RI yang segera membawa hasil sidang WAIPA ke lingkungan kampus, hanya sehari setelah forum tersebut berlangsung di Quezon City. Menurut Irine, langkah cepat ini penting untuk memastikan proses translasi kebijakan berjalan efektif dan tidak kehilangan momentum.
“Apa yang telah disepakati dalam forum bilateral, regional maupun multilateral, dalam hal ini kemarin adalah WAIPA, itu bisa kami laksanakan dan betul-betul menjawab kebutuhan akar rumput sekaligus membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan nasional,” tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Lebih jauh, Irine memandang universitas bukan sekadar tempat diseminasi informasi, melainkan ruang strategis untuk menguji substansi diplomasi parlemen secara akademis.
“Melalui keterlibatan kampus, hasil-hasil kerja sama internasional diharapkan dapat diperkuat secara konseptual sebelum diadopsi menjadi kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan,” demikian Irine Roba. ***
