DCNews, Jakarta — Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat senilai Rp900.000 per keluarga pada Senin (20/10/2025). Program ini ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjadi bantalan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah di tengah tekanan harga dan pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan tambahan dari program Kartu Sembako (BLT Reguler), dengan nilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan—Oktober, November, dan Desember. Bantuan ini menyasar lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta jiwa, berdasarkan data sosial ekonomi nasional untuk desil 1 hingga 4.
“Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat akan dilakukan sekaligus sebesar Rp900.000 kepada masyarakat penerima manfaat,” ujar Airlangga melalui keterangan pers, Senin (20/10/2025).
Airlangga menambahkan, bantuan ini di luar program reguler yang disalurkan Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako untuk 20,88 juta KPM. Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni lewat bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp30 triliun untuk program ini berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah yang dilakukan sejak awal tahun 2025.
“BLT tiga bulan ini hasil dari efisiensi anggaran yang dilaksanakan pemerintah di awal tahun. Jadi total Rp30 triliun untuk 35,4 juta KPM berasal dari efisiensi berbagai program yang belum diperlukan atau belum tercapai,” kata Teddy, saat meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang Selatan, dikutip dari KompasTV, Minggu (19/10/2025).
Teddy menegaskan, hasil efisiensi tersebut kini dikembalikan kepada masyarakat melalui program langsung yang dampaknya bisa dirasakan secara cepat.
“Dalam minggu depan ini, bantuan akan dirasakan oleh 35 juta keluarga, yang artinya mencakup sekitar 140 juta orang,” ujarnya.
Dengan tambahan program ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang akhir tahun, sekaligus memastikan distribusi anggaran publik berjalan efektif untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. ***
