DCNews, Surabaya — Di tengah maraknya praktik pinjaman online ilegal dan judi daring yang menjerat ribuan keluarga Indonesia, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Timur meluncurkan gerakan baru untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Melalui penguatan koperasi, UMKM, dan usaha produktif berbasis jamaah, LPNU bertekad menjadi benteng ekonomi rakyat yang berkeadilan dan mandiri.
Gerakan ini ditegaskan dalam Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LPNU Jawa Timur bertema “Menggerakkan Roda Ekonomi Umat: Dari Jam’iyyah untuk Jamaah”, yang digelar di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (18/10). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pejabat nasional: Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Staf Ahli Menteri UMKM Reghi Perdana, serta dibuka oleh Ketua LP PBNU Tyovan Ari Widagdo.
Diskusi berlangsung dinamis di bawah panduan Dr. Ir. Machsus, ST., MT., Wakil Ketua PW LPNU Jatim yang juga Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Koperasi Sebagai Poros Kemandirian Rakyat
Wamenkop Farida Farichah menegaskan, koperasi harus menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi rakyat di tengah ketimpangan dan dominasi modal besar. Ia menilai, gerakan LPNU sejalan dengan program nasional Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah.
“Koperasi menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat. Semua bertumpu pada usaha bersama, koperasi, UMKM, dan ekonomi lokal,” ujar Farida.
Ia mendorong warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk aktif dalam gerakan koperasi karena struktur NU yang menjangkau hingga tingkat ranting menjadi modal sosial yang kuat.
Petani dan Pesantren Sebagai Poros Ketahanan Pangan
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti pentingnya peran komunitas petani dan pesantren Nahdliyyin dalam menopang ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sebagian besar warga NU hidup di wilayah pedesaan dan menjadi tulang punggung produksi pangan.
“LPNU harus mampu menjadi wadah dan motor penggerak bagi petani agar tidak berjalan sendiri menghadapi tantangan produksi dan pemasaran,” kata Sudaryono.
Ia menambahkan, langkah LPNU memperkuat sektor pertanian selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Kolaborasi untuk Membangun Ekonomi Umat
Sementara itu, Reghi Perdana, Staf Ahli Menteri UMKM, menilai LPNU memiliki modal sosial besar yang bisa disinergikan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Jika gerakan keumatan LPNU berpadu dengan kebijakan nasional, potensi ekonomi warga Nahdliyyin akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata,” tuturnya.
Dari kalangan ulama, KH. Noor Shodiq Askandar, Wakil Ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Malang, menegaskan pentingnya sinergi dan aksi nyata antarorganisasi.
“Silaturahim itu menambah rezeki dan umur. Momentum Rakorwil ini harus menjadi ruang kerja bersama yang menghasilkan manfaat bagi umat,” ucapnya.
Meneguhkan Gerakan dari Jam’iyyah untuk Jamaah
Ketua PW LPNU Jawa Timur Wahyu Agung Priambodo menyebut Rakorwil kali ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan langkah strategis membangun sinergi antara jam’iyyah (organisasi) dan jamaah (masyarakat).
“LPNU hadir untuk mengurai akar persoalan ekonomi umat secara konkret. Melalui penguatan koperasi dan usaha produktif, kita dorong masyarakat agar tidak lagi terjerat dalam praktik ekonomi yang merugikan seperti judi online dan pinjaman ilegal,” ujar Wahyu sembari menegaskan bahwa kemandirian ekonomi umat harus dibangun di atas nilai gotong royong dan solidaritas yang menjadi ruh Nahdlatul Ulama.
Menuju Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan
Rakorwil LPNU Jawa Timur menghasilkan komitmen untuk memperkuat tiga pilar utama penggerak ekonomi umat: koperasi, UMKM, dan sektor pertanian. LPNU Jatim bertekad menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan –sebuah gerakan dari jam’iyyah untuk jamaah, demi kemaslahatan seluruh umat. ***
