DCNews, Jakarta — Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai merealisasikan janji besar mereka: membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dinilai sebagai langkah paling visioner dalam sejarah pembangunan perumahan nasional, sekaligus jawaban atas krisis hunian yang menjerat jutaan keluarga Indonesia.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, keberanian Prabowo meluncurkan program ini di awal masa jabatan menunjukkan arah baru pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat kecil.
“Angka tiga juta itu luar biasa. Dunia akan menoleh ke Indonesia karena program ini muncul dalam situasi normal, bukan saat darurat seperti perang atau bencana,” ujar Fahri dalam sebuah podcast yang dikutip pada Senin (13/10/2025).
Fondasi Program: Backlog Ganda dan Krisis Hunian
Fahri menjelaskan, gagasan besar ini berangkat dari hasil kajian Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, yang dibentuk tak lama setelah kemenangan Prabowo dalam pemilu dan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo. Tim ini menemukan fakta mengejutkan tentang krisis hunian di Tanah Air.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 6 juta keluarga Indonesia tidak memiliki rumah layak huni. Fenomena ini disebut sebagai “double backlog” — gabungan antara backlog kepemilikan dan backlog kelayakan rumah.
“Ada rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni, dan ada juga yang sama sekali tidak punya rumah. Yang paling parah adalah enam juta keluarga yang tidak punya rumah tapi tinggal di rumah tidak layak,” tutur Fahri, yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.
Kondisi ini, kata Fahri, menjadi dasar kuat bagi visi Prabowo-Gibran untuk membangun 3 juta rumah yang bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari penataan kawasan permukiman yang lebih manusiawi dan sehat — termasuk di bantaran sungai serta wilayah pesisir.
Kementerian Baru untuk Misi Besar
Rekomendasi Satgas Perumahan juga melahirkan kementerian baru: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang kini menjadi motor utama dalam mengawal program nasional ini.
“Nama kementerian ini bukan kebetulan. Kita tidak hanya bicara rumah, tapi juga kawasan tempat orang hidup. Bank Dunia bahkan menyebut konsep ini sebagai Housing and Urban Development, karena urbanisasi Indonesia terus meningkat,” jelas Fahri.
Menurutnya, seiring menuju Indonesia Emas 2045, sebanyak 80 persen penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan. Karena itu, pembangunan rumah vertikal akan menjadi prioritas utama dalam menghadapi keterbatasan lahan di kota besar.
Tanah Sosial Dikuasai Negara
Untuk menekan biaya dan mempercepat pembangunan, pemerintah berencana mengambil alih pengadaan lahan bagi proyek perumahan sosial.
“Arahan Presiden sangat jelas: pembangunan perumahan sosial harus di atas tanah yang dibeli oleh pemerintah, bukan dengan mensubsidi tanah swasta. Ini cara agar rumah benar-benar terjangkau,” tegas Fahri.
Ia menambahkan, program 3 juta rumah bukan sekadar proyek fisik, melainkan transformasi sosial dan ekonomi yang akan mengubah wajah kota dan desa di seluruh Indonesia.
“Kalau ini berhasil, sejarah akan mencatat bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar janji, tetapi keberanian merevolusi perumahan rakyat,” pungkasnya. ***
