DCNews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas, guna mengatasi hambatan dalam program ambisius pembangunan tiga juta rumah per tahun, sebuah janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menjawab krisis perumahan sekaligus memacu perekonomian.
“Memang program ini memiliki potensi besar, namun implementasinya terancam oleh birokrasi yang berbelit dan kesulitan akses finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Huda dalam Dialektika Demokrasi bertema “Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025) menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan agenda populernya.
Dalam kaitan ini, menurut Huda, perlu konektor kebijakan yang bisa digunakan lintas sektor, seperti
koordinasi antar kementerian dan lembaga.Tanpa itu, program sebesar ini akan tersandung oleh hal-hal teknis seperti standarisasi dan spesifikasi.
Dorongan Huda ini bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan data yang memprihatinkan, megingat lebih dari 26,6 juta warga Indonesia masih menghuni rumah yang tidak layak.
“Angka ini, membuat program tiga juta rumah bukan lagi sekadar target, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah peristiwa luar biasa yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Dampak Ekonomi dan Komitmen Politik
Di tengah kritiknya, Huda menyambut positif langkah simbolis sekaligus strategis Prabowo yang dengan cepat menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai Ketua Satgas Perumahan, bahkan sebelum kabinetnya terbentuk sepenuhnya. Langkah ini, katanya, adalah “sinyal komitmen kuat” dari level tertinggi pemerintahan.
Ia juga menguraikan imbal hasil ekonomi yang signifikan jika program ini berjalan lancar. Sektor konstruksi perumahan, menurutnya, dapat menyumbang 1,7 hingga 2 persen bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang lebih penting dari angka makro itu adalah penyerapan tenaga kerjanya.
“Pembangunan satu unit rumah melibatkan rata-rata 14 tenaga kerja. Bayangkan, jika program ini maksimal, kita bisa menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja,” papar Huda, menawarkan narasi yang menggabungkan solusi sosial dan stimulus ekonomi.
Jalan Terjal Menuju Realisasi
Namun, di balik optimisme itu, Huda mengakui jalan menuju realisasi penuh program ini masih terjal. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang lebih inklusif sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal tidak tertinggal. “Kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat terhadap program ini masih jadi ganjalan,” ujarnya.
Solusi konkret yang diajukan termasuk penyederhanaan proses pengadaan tanah—sering kali menjadi batu sandungan terbesar dalam proyek infrastruktur di Indonesia—dan memanfaatkan aset tanah milik pemerintah di seluruh level daerah.
Sebagai penutup, Huda mendesak revisi terhadap Undang-Undang Perumahan. Tujuannya, untuk memastikan bahwa pembangunan rumah tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menciptakan komunitas yang berkelanjutan dengan akses ke lapangan kerja dan layanan publik yang memadai.
Perdebatan mengenai program perumahan ini diperkirakan akan terus mengemuka, menguji kemampuan koalisi pemerintah untuk mengubah janji politik menjadi realitas bagi jutaan rakyatnya, demikian politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. ***
