DCNews, Jakarta — Rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, Arzeti Bilbina, menilai langkah itu merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok masyarakat rentan.
“Kami melihat inisiatif ini sebagai wujud komitmen negara melindungi warganya dari risiko kesehatan sekaligus beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10/2025).
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat saat ini tengah mengkaji kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pada November 2025.
Menurut Arzeti, penghapusan tunggakan iuran menjadi peluang baru bagi peserta BPJS untuk kembali aktif tanpa terbebani utang masa lalu. “Banyak masyarakat menahan diri untuk berobat karena kartu BPJS-nya nonaktif akibat tunggakan. Padahal, mereka mungkin menunggak karena tekanan ekonomi,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kebijakan penghapusan tunggakan bukan berarti membebaskan kewajiban masyarakat secara permanen, tetapi membuka kesempatan untuk memulai komitmen baru. “Yang penting, masyarakat tetap diedukasi untuk rutin membayar iuran agar sistem JKN tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Arzeti juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mendorong pemerintah menerapkan mekanisme yang terukur dan tepat sasaran agar sistem tetap stabil dan berkeadilan.
“Pembebasan tunggakan ini penting, tapi jangan sampai membuat masyarakat abai terhadap kewajibannya. Edukasi dan pendampingan tetap harus jalan,” ujarnya menambahkan.
Lebih jauh, Arzeti menilai langkah ini juga bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan sistem jaminan sosial. “Ini bukan sekadar soal meringankan beban, tetapi tentang menghadirkan negara yang benar-benar berpihak kepada rakyatnya,” pungkasnya. ***
